SURABAYA,NAWACITA– Wacana pemilihan kepada daerah (Pilkada) di tingkat provinsi maupun kabupaten\/kota dikembalikan ke DPRD kian menguat. Terlebih, kondisi perekonomian Indonesia tengah lesu sehingga beberapa provinsi dan kabupaten\/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2017 dan 2018 kelimpungan dalam menyiapkan dana cadangan.<\/p>\n
Provinsi Jawa Timur yang akan menggelar Pilgub pada 2018 misalnya, harus compang-camping dalam menyiapkan dana cadangan karena keterbatasan anggaran dan belum ada kepastian kebutuhan anggaran dari penyelenggara Pilkada seperti KPU, Bawaslu maupun aparat keamanan.<\/p>\n
Wakil ketua Komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio mengatakan bahwa KPU Jatim belum bisa menjelaskan kebutuhan rinci Pilgub Jatim 2018, sehingga perlu dihitung kembali berapa kebutuhan riil dan kepastian kabupaten\/kota yang juga menggelar Pilkada serentak 2018 mau sharring anggaran dengan Pemprov Jatim.<\/p>\n
“Karena KPU Jatim belum bisa memastikan, Komisi C pun akhirnya sepakat dengan usulan Pemprov Jatim untuk menetapkan dana cadangan sebesar Rp.600 miliar hingga 2017 mendatang,” ujar politisi asal Partai Demokrat usai menggelar hearing dengan KPU, Bawaslu Jatim dan SKPD terkait di lingkungan Pemprov Jatim.<\/p>\n
Jika nantinya kebutuhan pilgub membengkak, dengan lugas Renville menyatakan masih ada klausul dalam Raperda Dana Cadangan yang menyatakan dana cadangan bisa ditambah anggarannya jika diperlukan di tahun berkenaan.<\/p>\n
“Nanti kalau sudah ada kepastian berapa kebutuhan dana cadangan yah kita rubah lagi Perda dana cadangan untuk Pilgub Jatim,” jelasnya.<\/p>\n
Ia berharap Pilgub Jatim 2018 dikembalikan lagi dipilih DPRD Jatim agar kebutuhan dana cadangan tidak terlalu besar sehingga sisanya bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan di Jatim.<\/p>\n
“Mudah-mudahan Pilgub dikembalikan cukup dipilih DPRD sehingga bisa menghemat APBD,” dalih anggota DPRD Jatim tiga periode ini.<\/p>\n
Terpisah, komisioner KPU Jatim, Choirul Anam membenarkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan total biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2018, termasuk kesiapan 18 kabupaten\/kota di Jatim untuk sharring anggaran.<\/p>\n
“Estimasi kebutuhan khusus untuk KPU dikisaran Rp.800 miliar. Kalau jadi sharring dengan kabupaten\/kota yah masih wajar jika dana cadangan dialokasikan sebesar Rp.600 miliar,” pungkas Choirul Anam.(arbil)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SURABAYA,NAWACITA– Wacana pemilihan kepada daerah (Pilkada) di tingkat provinsi maupun kabupaten\/kota dikembalikan ke DPRD kian menguat. Terlebih, kondisi perekonomian Indonesia tengah lesu sehingga beberapa provinsi dan kabupaten\/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2017 dan 2018 kelimpungan dalam menyiapkan dana cadangan. Provinsi Jawa Timur yang akan menggelar Pilgub pada 2018 misalnya, harus compang-camping dalam menyiapkan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,8],"tags":[132],"class_list":{"0":"post-2193","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-daerah","7":"category-startup","8":"tag-pilgub"},"yoast_head":"\n