JAKARTA,Nawacita.co – Salah satu tugas Kementerian Perhubungan adalah melakukan pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu diperlukan tindakan pencegahan, preventif dan persuasif serta pendampingan hukum dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur. Demikian disampaikan Menhub dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu (7\/2).<\/p>\n
“Kemenhub mempunyai tugas yaitu pembangunan Indonesia Sentris artinya pembangunan ada di seluruh indonesia. Oleh karenanya saya mengapresiasi bahwa proyek harus jalan tetapi pengawalan tetap berjalan, artinya satu proyek bisa dievaluasi pada saat berlangsung dengan suatu pengamatan tapi juga bisa dilakukan setelah selesai,\u201d jelas Menhub.<\/p>\n
Melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan ini, Menhub mengatakan agar operator transportasi dalam membangun sarana dan prasarana transportasi dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia di seluruh daerah.<\/p>\n
\u201cKami harap Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan pengawalan dan pendampingan kepada sub sektor transportasi mengingat terdapat beberapa proyek strategis nasional,\u201d ujar Menhub.<\/p>\n
Lebih lanjut, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan Nota Kesepakatan ini mengedepankan pencegahan terhadap adanya pelanggaraan.<\/p>\n
\u201cPenandatanganan dimaksudkan untuk semakin meningkatkan hubungan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dalam upaya untuk mendorong dan mendukung keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. Kesepakatan ini lebih mengedepankan pencegahan atau hukum preventif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Tidak lagi timbul rasa ketakutan dan khawatir bagi pelaksana pembangunan di daerah atau di pusat ketika sudah ada pendampingan dari penegak hukum,\u201d terang Prasetyo.<\/p>\n
Menhub berharap dengan Kesepakatan ini seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor transportasi.<\/p>\n
\u201cDengan pengawalan ini Insya Allah pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik sehingga Nawa Cita dapat terwujud,\u201d tutup Menhub.<\/p>\n
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Sesditjen Perkeretaapian Popik Montanasyah, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi, Direktur PT. Pembangunan Perumahan Tumiyana. (LFH\/TH\/AL\/BI\/Dny)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" JAKARTA,Nawacita.co – Salah satu tugas Kementerian Perhubungan adalah melakukan pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu diperlukan tindakan pencegahan, preventif dan persuasif serta pendampingan hukum dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur. Demikian disampaikan Menhub dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":20222,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[492,2],"tags":[6029,6028],"class_list":{"0":"post-20220","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-menteri","8":"category-nasional","9":"tag-jaksa-agung-muhammad-prasetyo","10":"tag-tp4"},"yoast_head":"\n