{"id":191966,"date":"2023-12-07T11:34:43","date_gmt":"2023-12-07T04:34:43","guid":{"rendered":"https:\/\/nawacita.co\/?p=191966"},"modified":"2023-12-07T11:35:52","modified_gmt":"2023-12-07T04:35:52","slug":"soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/","title":{"rendered":"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi"},"content":{"rendered":"

Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi<\/h1>\n

Jakarta, Nawacita<\/a><\/strong> – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang \u2013 Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi Jakarta) yang antara lain memuat ketentuan baru bahwa Gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak lagi dipilih oleh Rakyat, melainkan ditunjuk atau diangkat oleh Presiden serta menyebutnya sebagai hal yang merampas kedaulatan Rakyat Jakarta, diskriminatif dan kemunduran demokrasi di Indonesia.<\/p>\n

\u201cIni jelas bentuk kemunduran demokrasi, serta merampas kedaulatan Rakyat yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan pemilihan kepala daerah yang harus dilakukan secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NR 1945. Itu juga bentuk diskriminasi karena di Provinsi2 lain yang mempunyai ke istimewaan\/kekhususan seperti Aceh dan Papua, maka Gubernur dan Wagubnya tidak ada yang ditunjuk\/diangkat oleh Presiden, semuanya dipilih langsung oleh Rakyat. Kecuali DIY, itupun juga Gubernur dan Wakilnya tidak ditunjuk atau diangkat oleh Presiden\u201d ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis (7\/12).<\/p>\n

Ketentuan yang menyalahi Konstitusi itu tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) RUU Daerah Khusus Provinsi Jakarta yang berbunyi, \u201cGubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.\u201d Sekalipun demikian RUU Provinsi Jakarta itu telah disahkan menjadi usul inisiatif DPR (dan akan segera dibahas bersama pemerintah), walau ada penolakan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).<\/p>\n

\"RUU<\/a>
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (Luki)<\/figcaption><\/figure>\n

Menurutnya, ketentuan itu bisa sangat membahayakan demokrasi dan cita2 Reformasi, karena ketentuan baru itu memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Presiden dalam menunjuk atau mengangkat Gubernur dan Wakil Gubernur DK Jakarta. Walaupun ada \u201cbasa-basi\u201d disebutkan perlu memperhatikan usul dan pendapat DPRD, tetapi kewenangan mutlak itu tetap berada di Presiden.<\/p>\n

\u201cIni membuka peluang yang bisa disalahgunakan apabila Presiden berperilaku nepotisme. Bisa saja nanti yang ditunjuk atau diangkat sebagai gubernur provinsi Jakarta adalah anaknya, menantunya, atau adik iparnya, dengan berjuta alasan dan beribu dalih,” tegas Wakil Ketua MPR ini.<\/p>\n

Padahal, lanjutnya, momentum pembentukan RUU Provinsi Jakarta yang menggantikan UU No. 29 Tahun 2007 seharusnya digunakan untuk memperkuat kedaulatan rakyat, menghadirkan keadilan dan memajukan demokrasi di Jakarta dengan diberlakukannya aturan perundangan seperti di daerah2 khusus\/istimewa lainnya.<\/p>\n

Salah satunya adalah mengatur agar Walikota dan Bupati yang ada di Jakarta tidak lagi dipilih\/diangkat oleh Pemerintah, tapi dipilih langsung oleh Rakyat, sebagaimana yang diberlakukan di daerah khusus lainnya. Dan juga perlunya pemenuhan aturan Konstitusi dan kedaulatan Rakyat dengan pembentukan dan pemilihan anggota DPRD di tingkat Kota atau Kabupaten sebagaimana yang juga diberlakukan di Provinsi khusus\/istimewa lainnya.<\/p>\n

HNW memang tidak memungkiri bahwa kehadirannya RUU Provinsi Jakarta ini merupakan amanat Undang – Undang Ibukota Negara (UU IKN) yang akan memindahkan ibukota.<\/p>\n

Baca Juga:\u00a0Soal RUU DKJ, DPD: Lebih Demokratis Gubernur Jakarta Dipilih oleh DPRD<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cWalaupun proses perpindahan ibukota itu masih meragukan karena banyak investor yang mundur, bahkan menurut pengakuan Presiden Jokowi, hingga akhir November 2023 belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Tapi terlepas dari itu semua, kehadiran RUU ini harusnya digunakan untuk memperkuat kedaulatan rakyat, menghadirkan keadilan dan memajukan demokrasi. Bukan malah Jakarta sudah diinginkan agar tidak jadi Ibukota NKRI, dan diberlakukan juga peraturan yang diskriminatif dan hak konstitusional Rakyat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang selama era Reformasi mereka dapati, kini malah juga mau dihilangkan\u201d katanya.<\/p>\n

Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri yang menyuarakan aspirasi konstituennya di Jakarta, juga mengkritisi proses pembahasan RUU Provinsi Jakarta yang tergesa-gesa dan tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai.<\/p>\n

\u201dBanyak stakeholders dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Jakarta yang kaget dan tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU ini. Jangan sampai RUU ini seakan ingin kejar tayang, dengan mengabaikan kedaulatan Rakyat Jakarta. RUU itu mestinya antara lain justru untuk memajukan demokrasi di Jakarta, agar Rakyat di Jakarta mendapatkan keadilan agar seperti di daerah khusus lainnya, Rakyat memilih langsung Gubernur, Walikota dan Bupati. Termasuk agar Rakyat di Jakarta mempunyai Wakil Rakyat yang mewakili mereka bukan hanya di tingkat Provinsi saja, tapi juga memilih wakil mereka ditingkat Walikota dan Kabupaten se Provinsi Jakarta. Agar bila dikembalikan, maka Jakarta akan makin mantap sebagai Ibukota Indonesia\u201d pungkasnya. (LHJ)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi Jakarta, Nawacita – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang \u2013 Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi Jakarta) yang antara lain memuat ketentuan baru bahwa Gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak lagi dipilih oleh Rakyat, melainkan ditunjuk atau diangkat oleh Presiden serta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1459,"featured_media":191968,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9595],"tags":[70073,16801,70071,70076,70106,70107],"class_list":{"0":"post-191966","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-partai-politik","8":"tag-gubernur-jakarta","9":"tag-pks","10":"tag-ruu-daerah-khusus-jakarta-dkj","11":"tag-ruu-dkj","12":"tag-ruu-provinsi-jakarta","13":"tag-wakil-ketua-majelis-syuro-pks-hidayat-nur-wahid"},"yoast_head":"\nSoal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Jakarta, Nawacita - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang \u2013 Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jakarta, Nawacita - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang \u2013 Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nawacita\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/nawacitaco-1763136813898723\/?ref=aymt_homepage_panel\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-12-07T04:34:43+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-12-07T04:35:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"533\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Nuris Mardhatika\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@nawacit4\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@nawacit4\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nuris Mardhatika\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Nuris Mardhatika\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/140e3531b7814b46fa8c6e0b288251b8\"},\"headline\":\"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi\",\"datePublished\":\"2023-12-07T04:34:43+00:00\",\"dateModified\":\"2023-12-07T04:35:52+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/\"},\"wordCount\":683,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/12\\\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg\",\"keywords\":[\"Gubernur Jakarta\",\"PKS\",\"RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ)\",\"RUU DKJ\",\"RUU Provinsi Jakarta\",\"Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid\"],\"articleSection\":[\"PARTAI POLITIK\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/\",\"name\":\"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/12\\\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg\",\"datePublished\":\"2023-12-07T04:34:43+00:00\",\"dateModified\":\"2023-12-07T04:35:52+00:00\",\"description\":\"Jakarta, Nawacita - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang \u2013 Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/12\\\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/12\\\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg\",\"width\":800,\"height\":533,\"caption\":\"Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (Luki)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/2023\\\/12\\\/07\\\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/\",\"name\":\"Nawacita\",\"description\":\"Berita Kementerian, BUMN, Pemerintah dan Politik\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/#organization\",\"name\":\"Nawacita\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/10\\\/Logo-Nawacita-2021.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/10\\\/Logo-Nawacita-2021.png\",\"width\":1676,\"height\":422,\"caption\":\"Nawacita\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/nawacitaco-1763136813898723\\\/?ref=aymt_homepage_panel\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/nawacit4\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/140e3531b7814b46fa8c6e0b288251b8\",\"name\":\"Nuris Mardhatika\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/59991d6a6a57ee9bed1ddf63211978943632845fd878baa6ed3380e9f50a0c06?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/59991d6a6a57ee9bed1ddf63211978943632845fd878baa6ed3380e9f50a0c06?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/59991d6a6a57ee9bed1ddf63211978943632845fd878baa6ed3380e9f50a0c06?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Nuris Mardhatika\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/nawacita.co\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/nawacita.co\\\/index.php\\\/author\\\/nurismardhatika\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi","description":"Jakarta, Nawacita - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang \u2013 Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi","og_description":"Jakarta, Nawacita - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang \u2013 Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi","og_url":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/","og_site_name":"Nawacita","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/nawacitaco-1763136813898723\/?ref=aymt_homepage_panel","article_published_time":"2023-12-07T04:34:43+00:00","article_modified_time":"2023-12-07T04:35:52+00:00","og_image":[{"width":800,"height":533,"url":"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Nuris Mardhatika","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@nawacit4","twitter_site":"@nawacit4","twitter_misc":{"Written by":"Nuris Mardhatika","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/"},"author":{"name":"Nuris Mardhatika","@id":"https:\/\/nawacita.co\/#\/schema\/person\/140e3531b7814b46fa8c6e0b288251b8"},"headline":"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi","datePublished":"2023-12-07T04:34:43+00:00","dateModified":"2023-12-07T04:35:52+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/"},"wordCount":683,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg","keywords":["Gubernur Jakarta","PKS","RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ)","RUU DKJ","RUU Provinsi Jakarta","Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid"],"articleSection":["PARTAI POLITIK"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/","url":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/","name":"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg","datePublished":"2023-12-07T04:34:43+00:00","dateModified":"2023-12-07T04:35:52+00:00","description":"Jakarta, Nawacita - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang \u2013 Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU Provinsi","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/#primaryimage","url":"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg","contentUrl":"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg","width":800,"height":533,"caption":"Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (Luki)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/12\/07\/soal-ruu-dkj-pks-merampas-kedaulatan-rakyat-dan-tidak-sesuai-konstitusi\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/nawacita.co\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Soal RUU DKJ, PKS: Merampas Kedaulatan Rakyat dan Tidak Sesuai Konstitusi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nawacita.co\/#website","url":"https:\/\/nawacita.co\/","name":"Nawacita","description":"Berita Kementerian, BUMN, Pemerintah dan Politik","publisher":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nawacita.co\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nawacita.co\/#organization","name":"Nawacita","url":"https:\/\/nawacita.co\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/nawacita.co\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Logo-Nawacita-2021.png","contentUrl":"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Logo-Nawacita-2021.png","width":1676,"height":422,"caption":"Nawacita"},"image":{"@id":"https:\/\/nawacita.co\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/nawacitaco-1763136813898723\/?ref=aymt_homepage_panel","https:\/\/x.com\/nawacit4"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/nawacita.co\/#\/schema\/person\/140e3531b7814b46fa8c6e0b288251b8","name":"Nuris Mardhatika","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/59991d6a6a57ee9bed1ddf63211978943632845fd878baa6ed3380e9f50a0c06?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/59991d6a6a57ee9bed1ddf63211978943632845fd878baa6ed3380e9f50a0c06?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/59991d6a6a57ee9bed1ddf63211978943632845fd878baa6ed3380e9f50a0c06?s=96&d=mm&r=g","caption":"Nuris Mardhatika"},"sameAs":["https:\/\/nawacita.co"],"url":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/author\/nurismardhatika\/"}]}},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-11.20.50-1.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/191966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1459"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=191966"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/191966\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/191968"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=191966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=191966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=191966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}