{"id":191123,"date":"2023-11-30T12:03:35","date_gmt":"2023-11-30T05:03:35","guid":{"rendered":"https:\/\/nawacita.co\/?p=191123"},"modified":"2023-11-30T11:21:27","modified_gmt":"2023-11-30T04:21:27","slug":"firli-bahuri-masih-terima-75-persen-gaji-di-kpk-meski-jadi-tersangka-dan-diberhentikan-sementara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2023\/11\/30\/firli-bahuri-masih-terima-75-persen-gaji-di-kpk-meski-jadi-tersangka-dan-diberhentikan-sementara\/","title":{"rendered":"Firli Bahuri Masih Terima 75 Persen Gaji di KPK Meski jadi Tersangka dan Diberhentikan Sementara"},"content":{"rendered":"

Firli Bahuri Masih Terima 75 Persen Gaji di KPK Meski jadi Tersangka dan Diberhentikan Sementara<\/h1>\n

Jakarta, Nawacita<\/a><\/strong> | Firli Bahuri masih terima gaji dari KPK sebesar 75 persen. Adanya potongan 25 persen itu lantaran Firli berstatus tersangka terkait perkara dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.<\/p>\n

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri pun tidak membantah hal tersebut. Ali menyebutkan aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.<\/p>\n

“Peraturan Pemerintah yang ada demikian adanya, belum ada perubahan. Itu produk tahun 2006 dan sejauh ini yang kami ketahui belum ada perubahan,” kata Ali, Rabu (29\/11\/2023).<\/p>\n

\"Firli<\/a>
Firli Bahuri<\/figcaption><\/figure>\n

Berikut bunyi Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 29 Tahun 2006:<\/p>\n

Bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 75% dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.<\/p>\n

Selain menerima gaji 75 persen, Firli masih menerima sejumlah tunjangan setelah diberhentikan sementara dari KPK. Hal itu tertuang dalam Pasal 5. Berikut bunyi pasalnya:<\/p>\n

Penghasilan dan Tunjangan Perumahan, Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa, dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan diberhentikan sementara.<\/p>\n

Baca Juga:\u00a0KPK Sepakat Tidak akan Beri Bantuan Hukum untuk Firli Bahuri<\/a><\/strong><\/p>\n

Berikut gaji dan tunjangan Ketua KPK berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2006:<\/p>\n