Surabaya,Nawacita.co – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada tujuh Bupati\/Walikota yang tidak hadir saat penyerahan DIPA pada 15 Desember lalu. Ketujuh Bupati\/Walikota tersebut adalah \u00a0Bupati Tulungagung, Bupati Jombang, Walikota Probolinggo, Walikota Mojokerto, Plt. Walikota Batu, Wakil Bupati Pamekasan, dan Wakil Walikota Blitar.<\/p>\n
\u201cUndang-Undang kita mengatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menkeu ke Gubernur dan Gubernur ke Bupati\/Walikota. Mereka lah otorisator keuangan,” ujar Pakde Karwo, sapaan lekatnya saat\u00a0Penyerahan DIPA TA 2018 di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum\u2019at (22\/12).<\/p>\n
DIPA, lanjutnya, bukan hanya kertas, tetapi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, penerimaan DIPA tidak dapat diberikan kepada staf, dan diterimakan kepada wakil, jika hanya ada keperluan mendesak,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Ditambahkan, bupati\/walikota sebagai otorisator keuangan selanjutnya agar segera mengumpulkan
\nsekda kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan menyerahkan anggarannya guna pemanfaatan anggaran ini serta menggandengkannya dengan anggaran APBD. \u201cSegera setelah diserahkan bisa disiapkan lelang walaupun \u00a0pelaksanaan fisik dan kontraknya mulai 1 Januari 2018,\u201d terangnya.<\/p>\n
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo mengingatkan kembali enam pesan Presiden saat penyerahan DIPA 2018 di Istana Bogor pada tanggal 6 Desember lalu. Pertama, menyederhanakan segala urusan pemerintah\/birokrasi. \u201cJatim secara sistem sudah bagus karena diatur lewat TI (Teknologi Informasi), hanya saja pungli dan pemerasan tidak diatur di IT jadi problemnya integritas,\u201d katanya.<\/p>\n
Pesan kedua soal sinkronisasi dan kerjasama kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN dan dana desa. Jatim sendiri sudah memberikan pelatihan dan diklat kepada 664 camat dan 7.722 sekretaris desa pada Tahun 2014 dan 2015 lalu. Selain itu, Pemprov Jatim lewat BPAKD memiliki klinik center pada sistem\u00a0android\u00a0yang bisa diakses setiap desa apabila mengalami kesulitan pembukuan.<\/p>\n
Ketiga, melakukan perencanaan prioritas dan anggaran belanja yang fokus. Provinsi Jatim, lanjutnya, fokus pada dua hal, yakni vokasional melalui\u00a0dual track strategy\u00a0dan pemberian nilai tambah di proses produksi pertanian. Ia mencontohkan pemberian nilai tambah ini pada lahan seluas 2 hektar difokuskan pada saat panen dengan memberikan mesin\u00a0dryer\u00a0dan\u00a0packaging\u00a0pada petani, serta memberi pinjaman 9,6 milyar rupiah. Syaratnya, subsidi untuk pupuk dicabut.<\/p>\n
Langkah ini dilakukan karena ia merasa gelisah 2019 inflasi lebih tinggi di pedesaan karena sebagian besar petani menjual gabah kering panen dan kemudian mereka membeli beras di perkotaan. \u201cKalau langkah ini dilakukan, nilai tambahnya mencapai 52 persen, sedangkan kalau pakai subsidi pupuk hanya 13 persen,\u201d \u00a0katanya.<\/p>\n
Pesan presiden selanjutnya adalah melakukan efisiensi belanja operasional, peningkatan kualitas APBN untuk pelayanan publik, dan fokus bekerja menghadapi Tahun 2018.<\/p>\n
Sementara itu,\u00a0Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayahnya masing-masing. Ia juga meminta Tahun 2018 mendatang setiap OPD terutama yang menggunakan DAK fisik merubah perilaku belanjanya sehingga tidak menumpuk di Triwulan IV. \u201cKami bekerja dengan sistem\/aplikasi sehingga kalau bisa jauh sebelum waktu pelaksanaan habis bisa dimasukkan ke kami,\u201d pungkasnya.(dny)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Surabaya,Nawacita.co – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada tujuh Bupati\/Walikota yang tidak hadir saat penyerahan DIPA pada 15 Desember lalu. Ketujuh Bupati\/Walikota tersebut adalah \u00a0Bupati Tulungagung, Bupati Jombang, Walikota Probolinggo, Walikota Mojokerto, Plt. Walikota Batu, Wakil Bupati Pamekasan, dan Wakil Walikota Blitar. \u201cUndang-Undang kita mengatur […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":16758,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,2],"tags":[5064,183],"class_list":{"0":"post-16756","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-daerah","8":"category-nasional","9":"tag-dipa","10":"tag-pakde-karwo"},"yoast_head":"\n