{"id":152336,"date":"2022-11-29T16:37:52","date_gmt":"2022-11-29T09:37:52","guid":{"rendered":"https:\/\/nawacita.co\/?p=152336"},"modified":"2022-11-29T16:38:45","modified_gmt":"2022-11-29T09:38:45","slug":"29-november-memperingati-hari-korpri-simak-sejarah-tema-dan-fungsinya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2022\/11\/29\/29-november-memperingati-hari-korpri-simak-sejarah-tema-dan-fungsinya\/","title":{"rendered":"29 November Memperingati Hari Korpri, Simak Sejarah, Tema dan Fungsinya"},"content":{"rendered":"

29 November Memperingati Hari Korpri, Simak Sejarah, Tema dan Fungsinya<\/h1>\n

Jakarta, Nawacita<\/a><\/strong> | Hari Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia diperingati setiap tahunnya pada 29 November. Peringatan HUT ke-51 Korpri jatuh pada Selasa, (29\/11\/2022).<\/p>\n

Dilansir dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud ristek) tema Hari Korpri pada 2022 kali ini adalah “KORPRI Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi untuk Negeri.<\/p>\n

Sejarah berdirinya KORPRI<\/strong><\/p>\n

Hari Korpri diperingati bertepatan dengan terbentuknya Korpri, yakni pada 29 November 1971. Pembentukan Korpri dilakukan pada zaman Presiden Soeharto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82\/1971.<\/p>\n

\"upacara<\/a>
upacara Peringatan HUT ke-51 Korpri<\/figcaption><\/figure>\n

Menurut Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Blitar, latar belakang sejarah KORPRI sangat panjang yakni sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Saat itu, kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.<\/p>\n

Awalnya, tujuan pembentukan Korpri adalah untuk menghimpun pegawai dari beragam instansi dan tidak memihak pada sisi mana pun. Namun, berjalannya waktu anggota Korpri sulit membedakan dirinya sebagai anggota Korpri atau anggota lain.<\/p>\n

Pada saat itu, Korpri yang beranggotakan PNS dinilai memiliki tujuan untuk memperkuat barisan. Terlebih lagi, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Partai Politik atau Golongan Karya. Namun, sejak era reformasi dimulai, cara pandang tersebut dianggap berbeda karena PNS tidak diperbolehkan terjun ke dunia politik. Jika ingin berpolitik, PNS harus melepas status pegawainya.<\/p>\n

Baca Juga:\u00a0<\/strong>26 November: Hari Tanpa Belanja Sedunia, Sebuah Upaya Melawan Konsumerisme<\/strong><\/a><\/p>\n

Fungsi Korpri<\/strong><\/p>\n

Pengurus Korpri DIY perwakilan UNY Sutrisna Wibawa mengatakan, korpri memiliki beberapa fungsi. Berikut fungsi korpri:<\/p>\n