Jakarta, Nawacita – Perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku dirinya heran atas putusan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Sebab, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja meski dinyatakan inkonstitusional, namun UU tersebut tetap berlaku.<\/p>\n\n\n\n
“Kata MK tetap berlaku. Tapi kalau ditanya ke saya lho kok putusannya itu inkonstitusional, tapi kok tetap berlaku ya? itu pertanyaan saya sebagai ahli hukum,” kata Mahfud MD, saat diwawancarai, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2\/12\/2021).<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut, Mahfud MD menyebut dirinya tetap menghormati keputusan MK, dengan menepis penilaian sejumlah pihak yang menganggap UU Cipta Kerja semestinya tidak bisa diterapkan sebelum diperbaiki.<\/p>\n\n\n\n
“Putusan MK itu sesuai dengan bunyi amarnya, inkonstitusional bersyarat berlaku selama 2 tahun, tidak ada masalah. Bunyi amarnya begitu,” paparnya.<\/p>\n\n\n\n
Sebelumnya beberapa pengamat menyebutkan bahwa seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tidak berlaku setelah MK memutuskan UU tersebut inkonstitusional bersyarat.<\/p>\n\n\n\n
Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengatakan seharusnya jika putusan itu inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitusional), berarti UU tersebut tidak berlaku sementara dan jika tidak direvisi maka tidak akan belaku untuk selamanya.<\/p>\n\n\n\n
“Kan ada dua konsep, conditionally constitutional artinya tetap dianggap berlaku sementara waktu sampai diperbaiki. Sedangkan conditionally unconstitusional dianggap tidak konstitusional dan tdk diberlakukan sampai diperbaiki,” jelas Zainal Arifin beberapa waktu lalu.<\/p>\n\n\n\n
Penulis: Alma Fikhasari<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, Nawacita – Perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku dirinya heran atas putusan tersebut. Sebab, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja meski dinyatakan inkonstitusional, namun UU tersebut tetap berlaku. “Kata MK […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":92903,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[492,9595],"tags":[40450,1265,26169],"class_list":{"0":"post-123330","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-menteri","8":"category-partai-politik","9":"tag-ciptakerja","10":"tag-menkopolhukam","11":"tag-omnibus-law"},"yoast_head":"\n