Jakarta, Nawacita – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan data yang diserahkan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait Pegawai Sipil Negara (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) belum akurat.<\/p>\n\n\n\n
Ia menjelaskan, data tersebut harus di sinkronisasi antara data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<\/p>\n\n\n\n
“Data Kemensos tidak begitu akurat, sudah disinkronisasi dengan data BKN tapi masih random, dan baru yang diduga PNS saja,” kata Tjahjo, saat dihubungi, Selasa (23\/11\/2021).<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya bersama BKN tengah melakukan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) untuk mencari tahu berapa PNS yang menerima bansos.<\/p>\n\n\n\n
Terkait pemberian sanksi, Tjahjo menyebut belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebab, perlu dilakukan kajian lebih jauh mengenai penetapan data, kondisi lapangan, serta validasi dan verifikasi data pribadi PNS tersebut.<\/p>\n\n\n\n
“Setelah proses PDM selesai, akan dilakukan sinkronisasi data. Kita tunggu dulu prosesnya berkenaan dengan pemberian sanksi,” imbuhnya.<\/p>\n\n\n\n
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan masih ada 31.624 ASN\/PNS yang menerima bansos yang disalurkan oleh Kemensos.<\/p>\n\n\n\n
Sebanyak 28.965 PNS aktif menjabat menerima bansos, dan 2.659 sisanya merupakan pensiunan. Angka tersebut didapat setelah proses pemutakhiran DTKS dengan data BKN.<\/p>\n\n\n\n
Risma memaparkan angka tersebut tersebar di 514 kabupaten\/kota dari 34 provinsi di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
PNS yang mendapatkan bansos, berprofesi sebagai dosen hingga tenaga medis. Program bansos yang didapat terdiri dari Bansos Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).<\/p>\n\n\n\n
Penulis: Alma Fikhasari<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, Nawacita – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan data yang diserahkan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait Pegawai Sipil Negara (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) belum akurat. Ia menjelaskan, data tersebut harus di sinkronisasi antara data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Data Kemensos tidak […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":110776,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[492],"tags":[31516,624,355],"class_list":{"0":"post-122760","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-menteri","8":"tag-bansos","9":"tag-mensos","10":"tag-pns"},"yoast_head":"\n