Jakarta, Nawacita – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Haryadi Sukamdani membeberkan, pemerintah masih menunggak biaya hotel untuk isolasi mandiri (isoman) sebesar Rp 196 miliar.<\/p>\n
Secara total, masih ada 21 hotel di Jakarta yang belum mendapatkan bayaran atas layanan isolasi mandiri tersebut. Haryadi bilang, pembayarannya masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.<\/p>\n
Ini proses pembayaran menunggu approval Ditjen Anggaran di Kementerian Keuangan, nanti harusnya masuknya dari BNPB, karena awalnya order dari sana,” ungkap Hariyadi dalam konferensi pers, Rabu (21\/7\/2021).<\/p>\n
Lebih lanjut, pemerintah pusat dinilai harus memiliki sistem pembayaran biaya isoman yang baik apabila masih ingin bekerja sama dengan perusahaan hotel.<\/p>\n
Pihaknya meminta agar pemerintah pusat mencontoh pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pembayaran biaya isoman ini.<\/p>\n
“Untuk beberapa daerah seperti Bandung untuk isoman, itu dibayarkan Pemprov, jadi dibayar 50 persen dulu kalau tidak salah. Pembayarannya 2 minggu sekali, jadi sudah jauh lebih baik,” kata Haryadi.<\/p>\n
Sementara itu, Haryadi mengaku jumlah pasien isolasi mandiri di hotel tidak begitu banyak. “Pada kenyataannya, tamu di hotel isoman itu justru sedikit karena banyak yang isoman di rumah, lebih tenang dan bisa mengantisipasi,” katanya.<\/p>\n
Pemerintah memastikan perpanjangan masa\u00a0PPKM Darurat. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada beberapa pelonggaran, terutama untuk para pedagang kecil di lapangan.<\/p>\n
Menanggapi hal ini,\u00a0Asosiasi\u00a0Pengusaha\u00a0Indonesia (Apindo) memberikan 6 usulan kepada pemerintah terkait adanya perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perpanjangan\u00a0PPKM Darurat\u00a0disebut dapat memberikan dampak negatif bagi sektor manufaktur nasional.<\/p>\n
Salah satu contohnya, Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia sepanjang 2021 belum pernah kembali turun ke bawah level 50,0. PMI Indonesia per Juni 2021 tercatat turun ke level 53,5 dari posisi tertinggi sejak PMI Indonesia diambil pada 2011 dikisaran 55,3.<\/p>\n
\u201cOtomatis kalau industrinya tertekan, akan terkoreksi PMI-nya, akan tertahan, atau mungkin akan turun. Jadi ini tergantung dari efektivitas industri kita seperti apa,\u201d ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Jakarta, Rabu (21\/7).<\/p>\n
Hariyadi berharap, penerapan PPKM Mikro Darurat yang kini diperpanjang hingga 25 Juli 2021 tidak kembali diperpanjang. Sebab akan ada potensi berulangnya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal seperti yang terjadi pada tahun lalu.<\/p>\n
Adapun enam usulan kepada pemerintah terkait pengoperasian sektor manufaktur selama\u00a0PPKM Darurat\u00a0yang diyakini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yaitu pertama, meningkatkan kapasitas industri sektor kritikal, esensial dan berorientasi ekspor serta industri penunjangnya menjadi 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional jika telah melakukan vaksinasi dua kali untuk seluruh tenaga kerja.<\/p>\n
“Kedua, mengizinkan industri sektor nonesensial dan industri penunjangnya untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal karyawan operasional sebanyak 50 persen dan karyawan penunjang operasional 10 persen,” katanya.<\/p>\n
Ketiga, mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan bisa dieksekusi secara cepat. Keempat, mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu.<\/p>\n
“Perlu adanya komunikasi satu pintu agar dapat menciptakan kepastian dan ketenangan di masyarakat,” kata Hariyadi.<\/p>\n
Kelima, perlu adanya desain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial. Setidaknya ada tiga stimulus yang diinginkan dunia usaha, yakni penyeragaman terkait aturan restrukturisasi, subsidi upah melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan keringanan tarif listrik.<\/p>\n
Terakhir, mempercepat pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah perindustrian dan perdagangan. Apindo telah bekerjasama dengan aparat berwajib untuk mempercepat upaya vaksinasi tersebut. “Vaksinatornya kami biayai secara gotong royong. Jadi, kami juga bekerja cepat,\u201d tandas Hariyadi.<\/p>\n
Sumber : Liputan6<\/i><\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, Nawacita – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Haryadi Sukamdani membeberkan, pemerintah masih menunggak biaya hotel untuk isolasi mandiri (isoman) sebesar Rp 196 miliar. Secara total, masih ada 21 hotel di Jakarta yang belum mendapatkan bayaran atas layanan isolasi mandiri tersebut. Haryadi bilang, pembayarannya masih menunggu persetujuan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":116692,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9595],"tags":[8277,37571,39824],"class_list":{"0":"post-116687","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-partai-politik","8":"tag-hotel","9":"tag-hutang","10":"tag-isolasi-mandisi"},"yoast_head":"\n