Jakarta, Nawacita<\/b> – Partai Solidaritas Indonesia meminta pemerintah dan DPR meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia.\u00a0Mereka menilai lembaga tersebut tidak relevan lagi dengan zaman, tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu.<\/p>\n
“Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Relevan dan bermanfaat atau dibubarkan,\u201d kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Juni 2021.<\/p>\n
Kontroversi terbaru adalah saat KPI\u00a0Pusat membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris. 42 lagu itu hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00.<\/p>\n
PSI memahami bahwa\u00a0KPI hadir sebagai perwujudan amanat UU Penyiaran No 32\/2002. Tapi, kinerjanya harus selalu dievaluasi.<\/p>\n
\u201cPemerintah dan DPR harus mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan untuk membubarkan KPI,\u201d kata mantan vokalis Nidji tersebut.<\/p>\n
Giring menilai KPI lebih sibuk hendak menyensor iklan Shopee, ingin mengawasi isi siaran YouTube, Netflix dan sebagainya. Pada 2019, PSI mengkritisi rencana KPI yang berniat ikut mengawasi YouTube, Facebook, Netflix, dan media digital lain.<\/p>\n
Dalam UU Penyiaran, kewenangan KPI mencakup lembaga siaran, yaitu televisi dan radio, tidak termasuk media digital.<\/p>\n
\u201cDi sisi lain, ironisnya, KPI gagal mengawasi kualitas isi siaran televisi dan bertahun-tahun mendiamkan berbagai mata acara yang tidak mendidik tetap tayang ditonton jutaan rakyat setiap hari,\u201d kata Giring yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden RI pada 2024 itu.<\/p>\n
Banyak kritik dilontarkan, tapi KPI tidak juga berubah. Jika performa seperti sekarang dipertahankan, Giring menegaskan, keberadaannya tidak berguna dan hanya membebani\u00a0rakyat dan karenanya harus dibubarkan.<\/p>\n
Sumber : Viva\u00a0<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, Nawacita – Partai Solidaritas Indonesia meminta pemerintah dan DPR meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia.\u00a0Mereka menilai lembaga tersebut tidak relevan lagi dengan zaman, tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu. “Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Relevan dan bermanfaat atau dibubarkan,\u201d kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":52773,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9595],"tags":[35325,34034,7093],"class_list":{"0":"post-115734","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-partai-politik","8":"tag-giring-ganesha","9":"tag-kpi","10":"tag-psi"},"yoast_head":"\n