Jakarta, Nawacita – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menanggapi atas surat yang dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI terkait revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan. Salah satu yang dibahas yakni mengenai pengampunam pajak atau tax amnesty.<\/p>\n
Menurutnya, kebijakan tax amnesty jilid II tidak diperlukan. Sebab, tax amnesty akan menimbulkan problem besar bagi para wajib pajak, yang ikut tax amnesty jilid I.<\/p>\n
“Karena tax amnesty setahu saya di berbagai negara biasanya itu dilakukan dalam satu generasi. Kalau dalam setiap tahun kita tax amnesty kepatuhan pajak kita tidak ada,” kata Said, saat diwawancara di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (20\/5\/2021).<\/p>\n
Politisi PDI-Perjuangan berharap dalam revisi KUP nanti, tidak menemukan keinginan pemerintah untuk merevisi tax amnesty.<\/p>\n
“Bahkan direvisi KUP kami berharap tidak muncul tax amnesty jilid 2,” tegas politisi asal Madura ini.<\/p>\n
Ia mengungkapkan, jika DPR RI lebih setuju untuk pemerintah menggulirkan kebijakan sunset policy. Sebab, diskon pajaknya tidak serendah tax amnesty yang mencapai 2 persen.<\/p>\n
“Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022 dan keberlanjutannya, maka yang harus dilakukan adalah sunset policy, tidak memerlukan tax amnesty,” ucap kader senior PDI-P ini.<\/p>\n
Untuk diketahui, Tax amnesty jilid II ramai dibicarakan karena Tax amnesty jilid II berbeda dengan jilid I, yakni perbedaan tarif. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai usulan tersebut.<\/p>\n
Sebelumnya, tax amnesty tahap I dilakukan pemerintah pada tahun 2016 lalu melalui tiga tahap. Tahap pertama pada Juli-September 2016 dengan tarif 2 persen, tahap dua pada Oktober-Desember 2016 dengan tarif 3 persen dan tahap tiga pada Januari 2017-Maret 2017 dengan tarif 5 persen.<\/p>\n
Penulis: Alma Fikhasari<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, Nawacita – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menanggapi atas surat yang dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI terkait revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan. Salah satu yang dibahas yakni mengenai pengampunam pajak atau tax amnesty. Menurutnya, kebijakan tax amnesty jilid II tidak […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":114005,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[491],"tags":[39301,408,1239],"class_list":{"0":"post-114004","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-senayan","8":"tag-banggar","9":"tag-dpr-ri","10":"tag-tax-amnesty"},"yoast_head":"\n