SAMPANG | Nawacita – Sejumlah petani garam dan petani tembakau di Pulau Madura kembali mengadukan keluhannya kepada wakil rakyat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan reses II anggota DPRD Jatim Aliyadi Musthofa di sejumlah lokasi di Dapil Jatim XIV yang meliputi wilayah Sampang, Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan 4-11 Mei 2021.<\/p>\n
Aliyadi yang juga ketua Komisi B DPRD Jatim mengaku tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan masa depan petani garam dan tembakau agar tidak merugi. \u201cTentu kewajiban kami sebagai anggota DPRD Jawa Timur dalam rangka serap aspirasi setiap empat bulan sekali keliling dapil. sehingga banyak sekali temuan-temuan dari masyarakat yang mesti kita perjuangkan,\u201d jelas Aliyadi Mustofa saat pelaksanaan Reses di Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten SAmpang, Kamis (6\/5\/2021).<\/p>\n
Aliyadi mengakui, salah satunya yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal garam. Baik itu terkait harga garam hingga kualitas garam. Dimana ini menjadi persoalan klasik sekali yang sampai hari ini pemerintah masih belum bisa memberikan solusi. Kadangkala garam rakyat tidak terserap hingga sekian banyak tapi disisi lain pemerintah malah punya kebijakan impor garam. \u201cIni jelas sesuatu kebijakan yang kontraproduktif dan menurut saya menyakitkan petani garam,\u201d jelas politisi PKB ini.<\/p>\n
Lalu ada lagi, soal harga garam yang selalu anjlok alias sangat murah. Padahal biaya produksi petani cukup tinggi. Tapi ditengah masalah seperti ini, pemerintah mendatangkan garam dari luar negera. \u201cMaka ini salah satu yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita di komisi B khususnya berkaitan dengan garam harus segera ada jalan keluar yang kongkrit, agar masa depan petani garam tidak begini-begini saja,\u201d cetusnya.<\/p>\n
Persoalan yang juga kerap dikeluhkan di madura yakni soal Tembakau. Hampir sama dengan garam, Tembakau bagi masyarakat Madura khususnya di Sampang, Pamekasan dan Sumenep merupakan mata pencharian utama. Tapi sayang nasibnya hampir sama dengan garam. Artinya yang menjadi keluhan masyarakat Madura adalah soal harga tembakau yang masih jauh sekali dari harapan petani. Atau sangat murah sekali. Padahal kualitas tembakau di Madura ini adalah kualitas nomer satu yang dahulu selalu harganya tinggi.
\nTapi sekarang, kata Aliyadi, perusahaan atau gudang yang membeli tembakau \u2202ari petani menggunakan harga semaunya sendiri. \u201cNah ini yang perlu kita perkuat minimal dengan peraturan daerah khusus untuk perlindungan petani tembakau,\u201d usulnya.<\/p>\n
Hal ini penting, karena bila Pemerintah provinsi Jawa Timur segera menerbitkan Perda tentang tembakau maka akan diatur tata niaga dan sebagainya. \u201cAgar para tengkulak, pemilik gudang tembakau tidak seenaknya sendiri menawar tembakau dari petani. Kalau itu dibiarkan petani kita yang dirugikan,\u201d sebutnya.<\/p>\n
Aliyadi memastikan, dua hal itu yakni garam dan tembakau akan menjadi konsen di Komisi B untuk sesegera mungkin ada respon cepat pemerintah. Untuk melakukan tindakan bagi petani garam atau petani tembakau. \u201cSaya melihat langkah pemerintah provinsi Jatim terhadap dua hal ini sangat minim sekali,\u201d ucapnya.
\nAda misalnya Perda No 5\/2015 tentang Perlindungan dan pemberdayaan pretani yang didalamnya juga mengatur terkait dengan perlindungan petani tembakau. \u201cTapi Perda ini kira-kira makna dari hasil yang bisa bermanfaat untuk petani tembakau itu apa? ini akan kita bedah bersama seluruh petani tembakau di Madura,\u201d terang Aliyadi.<\/p>\n
Anggota DPRD Jatim dua periode ini berharap pemerintah provinsi segera hadir mengatasi problem petani khususnya di wilayah Madura. \u201cHarus ada kepastian. misalnya membantu pupuknya, penyerapan hingga tata niaga harga tembakau. Sehingga ada kepastian bagi petani tembakau untuk terus menanam,\u201d cetusnya.<\/p>\n
Dalam reses ini Aliyadi juga mendapatkan sejumlah aspirasi lainnya. SEperti terkait permintaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang masih belum layak. Aliyadi menilai masalah infrastruktur ini tidak cukup ditangani pemerintah pusat dengan dana desa saja. Tapi perlu sinergi dengan antara pemerintah provinsi hingga kabupaten. \u201cMisalnya jalan kabupaten sudah sangat rusak tapi tidak bisa dibantu oleh anggaran dari pemerintah provinsi. nah hal semacam ini perlu ada solusi juga karena sudah ditunggu oleh masyarakat,\u201d pungkas Aliyadi yang pada pelaksanaan Reses II 2021 ini juga membagikan bantuan sembako serta santunan bagi ratusan anak yatim serta lansia di setiap titik lokasi reses. bdo\/sp<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" SAMPANG | Nawacita – Sejumlah petani garam dan petani tembakau di Pulau Madura kembali mengadukan keluhannya kepada wakil rakyat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan reses II anggota DPRD Jatim Aliyadi Musthofa di sejumlah lokasi di Dapil Jatim XIV yang meliputi wilayah Sampang, Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan 4-11 Mei 2021. Aliyadi yang juga ketua Komisi B […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":113511,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29694],"tags":[39453,16902,2658,623,39454],"class_list":{"0":"post-113510","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-jatim","8":"tag-aliyadi-mustofa","9":"tag-dprd-jatim","10":"tag-madura","11":"tag-pkb","12":"tag-reses"},"yoast_head":"\n