Bandung, Nawacita.co – Walikota Bandung Muhammad Farhan bakal mengkaji kebijakan wajib militer bagi siswa SMP yang nakal.
Hal itu menyusul kebijakan wajib militer bagi siswa nakal di Jabar yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Farhan mengatakan mendukung keputusan tersebut, sebab SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Sementara pihaknya memiliki wewenang untuk SMP di Kota Bandung.
“Kita hanya mendukung. Karena SMA itu di bawah kewenangan Dindik Provinsi. Kalau untuk anak SMP, itu saya mesti review terlebih dahulu,” jelasnya kepada awak media, Selasa (29/4/2025).
Farhan menyatakan kesiapan untuk memberlakukan aturan pelarangan penggunaan ponsel di ruang kelas. Meski begitu, ia menekankan pentingnya analisis sebelum aturan tersebut diterapkan secara luas.
“Saya setuju, handphone tidak boleh dibawa ke ruang kelas. Tapi kita perlu jajaki dulu penerapannya, termasuk bagaimana solusi untuk tugas online,” tegasnya.
Baca Juga: Wajib Militer untuk Siswa Nakal: Kebijakan Dedi Mulyadi di Jawa Barat Picu Reaksi Beragam
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan wajib militer bagi siswa nakal di Jabar.
Rencananya, wajib militer bagi anak sekolah bandel akan dilaksanakan selama minimal enam bulan dan paling lama satu tahun.
“Nanti (lokasinya) di komplek tentara atau di komplek polisi. Kita sekolahkan di situ selama satu tahun, minimalnya enam bulan sampai dia berubah,” tegas Dedi, Senin (28/4/2025).
Terkait sekolah formal para siswa yang mengikuti wajib militer, Dedi mengatakan pihak sekolah akan tetap berafiliasi dengan pihak TNI dan kepolisian dengan memfasilitasi kelas khusus.
“Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus,” tandasnya.
Program tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2 Mei 2025 mendatang dan bekerjasama dengan pihak pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat.
Reporter : Niko
