Melalui RUU Kesehatan, Kemenkes Inisiasi 6 Pilar Transformasi

Menkes Budi Gunadi Sadikin
Menkes Budi Gunadi Sadikin
top banner

Melalui RUU Kesehatan, Kemenkes Inisiasi 6 Pilar Transformasi

Jakarta, Nawacita | Menkes Budi Gunadi Sadikin paparkan 6 pilar transformasi yang diinisiasi oleh Kemenkes melalui penyusunan RUU Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin secara daring dalam agenda Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) RUU Kesehatan di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2023).

“Kemenkes telah menginisiasi pilar-pilar transformasi kesehatan Indonesia agar hak seluruh masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terpenuhi,” ungkap Budi.

Adapun transformasi kesehatan dalam RUU Kesehatan tersebut terdiri atas enam prioritas, yaitu:

1. Transformasi layanan primer, fokusnya ke layanan promotif dan preventif.

2. Transformasi layanan rujukan, bagaimana kita mengelola kuantitas dan akses rumah sakit.

Menkes Budi Gunadi Sadikin
Menkes Budi Gunadi Sadikin

3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan, baik itu obat-obatan vaksin dan alat kesehatan.

4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan untuk memastikan BPJS selalu mampu menanggung beban kesehatan masyarakat.

5. Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan untuk memastikan dokter, dokter spesialis, perawat, perawat spesialis cukup jumlahnya dan baik kualitasnya untuk melayani 270 juta rakyat indonesia yang tersebar di 17.000 pulau.

6. Transformasi teknologi kesehatan agar dapat memastikan kedepannya layanan kesehatan masyarakat Indonesia adalah layanan kesehatan yang paling berkualitas paling modern dan bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Budi menuturkan pemerintah bertekad agar akses pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin dekat dan murah bagi masyarakat melalui RUU Kesehatan. Untuk mempercepat transformasi kesehatan ini pemerintah harus memiliki wewenang untuk menjalankan tanggung jawabnya.

“Untuk hadir sesuai dengan konstitusi kita memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Kita tidak mungkin bisa berlari melakukan transformasi ini tanpa adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintah,” tegas Budi Gunadi.

Baca Juga: Kemenkes Izinkan Masyarakat Buka Bersama dan Mudik

Dikatakan Budi, sesuai dengan UU dasar tadi inilah sebabnya mengapa pemerintah memastikan bahwa RUU Kesehatan yang akan disusun bersama-sama dengan DPR harus memenuhi dua hal utama.

Pertama, UU yang baru ini harus memenuhi hak seluruh masyarakat atas pelayanan kesehatan untuk memperluas aksesnya dan meningkatkan kualitasnya.

Kedua, UU kesehatan ini harus memastikan agar negara hadir dan bertanggung jawab dalam memenuhi layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Hak masyarakat atas akses dan kualitas layanan kesehatan merupakan tujuan utama dari perubahan undang undang kesehatan ini,” pungkas Budi Gunadi. brtst

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here