Kesiapan PTM ditengah Keterbatasan Vaksin Anak Hingga Plt Kepsek di Puluhan Sekolah Negeri

0
99
Wakil Ketua DPRD kota Surabaya A.H Thony

Surabaya, Nawacita  – Berdasar Instruksi Mendagri No. 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tanggal 26 Agustus 2021 terkait ‘Pembelajaran Tatap Muka’ (PTM).

Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim menghimbau agar mulai Senin besok tanggal 30 Agustus 2021 mulai para Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB (Negeri dan Swasta) untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.

Untuk SD dan SMP di Surabaya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya rencananya masih akan melakukan sejumlah persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Satu di antaranya, Dispendik akan menggelar simulasi protokol kesehatan (Prokes) selama PTM di Surabaya.

“Tidak bisa langsung membuka PTM atau langsung jalan meskipun kami sudah turun ke (PPKM) Level 3,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, dikutip dari beberapa media, Sabtu (28/8/2021).

Terkait wacana PTM, Wakil Ketua DPRD kota Surabaya A.H Thony melihat, belum bisa diterapkan di Surabaya khususnya untuk SD dan SMP dengan pertimbangan faktor keslamatan anak.

Untuk penjelasan mengenai Prokes (Protokol Kesehatan, red), Thony menilai itu adalah lazim. Tetapi persoalannya adalah bagaimana siswa masuk sudah memiliki kekebalan yang baik. Sementara vaksinasi di Surabaya masih menyentuh kalangan usia produktif dan lanjut, tapi untuk usia anak masih sedikit sekali.

” Kalau toh ada (Vaksinasi anak, red), itu prosentasenya masih kecil. Mayoritas, anak-anak siswa belum mendapatkan vaksin,” Terang Thony di Surabaya, Sabtu 28 Agustus 2021 malam.

Politisi partai Gerindra ini menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu menuntaskan vaksinasi, karena Covid ini tidak mengenal usia, artinya anak-anak atau siswa bisa juga terserang.

Daripada pembahasan PTM, Thony meminta, lebih baik dinas pendidikan Surabaya fokus kepada hal-hal lain terkait kebutuhan siswa ketika nanti akan dilakukan PTM yang sebenarnya dengan kondisi yang lebih siap.

Untuk prokesnya, sekolah sudah harus menyiapkan bagaimana cuci tangannya, handsanitizernya dll. Dan juga mengatasi tempat-tempat yang kemarin dijadikan Rumah Sehat untuk Isolasi Mandiri warga.

Selain itu, sekolah juga harus mempersiapkan sistemnya. ” Seperti kekosongan kepala sekolah,” katanya.

Sesuai informasi yang ada, Thony menjelaskan bahwa di Surabaya ada kekosongan kepala sekolah di sekitar tujuh puluh SD Negri dan dua belas SMP Negri, dan saat ini diisi oleh seorang Plt (Pelaksana Tugas, red).

” Mending Dinas fokus itu dulu,” tegasnya.

Dinas pendidikan, menurut Thony, harus mengevaluasi apakah benar ketika ditangani Plt sekolah menjadi lebih baik. ” Semakin banyak Plt, berarti ada kesan bahwa sistem rekrutmen dari guru menjadi kepala sekolah tidak berjalan. Itu juga menunjukkan bahwa penataan sistem pendidikan di sekolah tidak berjalan baik,” urainya.

Harapannya, kepala sekolah yang kosong agar diisi dan dilengkapi dulu, dan jangan sampai nanti Plt tanda tangan ijasah seperti yang lalu.

” Plt kan tidak punya kewenangan untuk menandatangai ijasah, karena ini adalah akte otentik dan riil yang harus dipertanggung jawabkan keabsahannya,” ungkap Thony.

Alumni’ 94 FISIP UGM ini menganggap apabila tanda tangan Kepala Sekolah dilakukan oleh Plt berarti adalah kebohongan atau penipuan.

” Ini pembohongan atau penipuan dan bisa menjadi bom waktu apabila ada puluhan ribu siswa yang dipertanyakan keabsahan ijasahnya,” tegasnya.

Menurut Thony, ini adalah hal yang lebih urgent untuk diatasi. ” Daripada ‘Nggege Mongso'(merasa sudah waktunya, red) kemudian minta pembelajaran tatap muka hanya gara-gara anak jenuh, tetapi tidak ada kesiapan sekolah maupun vaksinasi untuk siswa,” tuturnya.

Terkait surat edaran, Thony menilai itu situasional yang memberikan opsi kepada daerah-daerah yang sudah siap.

” Khusus di Surabaya, kami melihat banyak warga kota usia setingkat SMA belum tevaksin. Sekolah-sekolah atau dinas pendidikan mestinya bekerjasama yang bagus dengan dinas kesehatan provinsi dan kota terkait bagaimana agar siswa SMA, SMP dan SD bisa divaksin dengan cepat,” ungkap Thony.

” Jangan sampai mereka itu ditelantarkan atau ditinggalkan seperti sekarang ini. Saya melihat banyak siswa yang kemana-mana mencari tempat vaksin khusus untuk anak, datang disuatu tempat tapi kemudian tapi ditolak,” Imbuhnya.

Dny

LEAVE A REPLY