Menko PMK Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan PPKM Mikro

0
143

Jakarta | Nawacita – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy , mengungkapkan penyebaran COVID-19 di Indonesia bukan lagi bersifat sporadis atau kluster, tetapi sudah berada di komunitas. Karena itu, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di sejumlah wilayah.

“Pendekatan lingkup mikro ini sebagai respon atas status yang diberikan oleh WHO bahwa sifat penyebaran Covid di Indonesia ada pada tingkat komunitas. Bukan kluster ataupun sporadis. Tentu kita berharap dengan pendekatan baru dalam penanganan ini akan bisa lebih efektif dan efisien,” kata Muhadjir kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (12/2/2021).

Baca Juga : PPKM Berbasis Mikro, Polres Gresik Gelar Ops Yustisi

Muhadjir menuturkan, PPKM adalah penjabaran yang lebih teknis dari apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jadi, kata dia, PSBB tetap berlaku, lalu ditambah dengan pendekatan pada lingkup yang lebih kecil (microscopic approach) yaitu ditingkat RT/RW ataupun komunitas.

“Di level mikro ini yang dilakukan bukan hanya pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga tetapi yang lebih penting adalah tindakan satgas untuk melakukan operasi pelacakan, pengujian dan perawatan (3T) mana kala terjadi kasus Covid di tempat itu,” jelas Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan, bila pada masa PPKM mikro ada kasus terkonfirmasi positif di suatu tempat, maka tempat tersebut harus segera ditutup sementara. Kemudian seluruh penghuninya di pilah-pilah, yakni yang diduga belum tertular dengan yang sudah tertular.

“Yang belum tertular perlu diobservasi selama kurun waktu tertentu untuk memastikan mereka memang benar-benar sehat. Sedang yang sudah terpapar dikategorikan tertular tanpa gejala, bergejala ringan, sedang dan berat. Untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan dilakukan isolasi di tempat itu, untuk menjalani perawatan ringan dan diurus oleh satgas setempat. Sedangkan yang bergejala sedang dan berat di keluarkan dari lingkungan untuk diobati di rumah sakit,” terang Ketua PP Muhammadiyah itu.

“Jadi untuk jelasnya, penyebaran Covid di Indonesia bukan lagi bersifat sporadis ataupun kluster, tetapi sudah berada di komunitas-komunitas. Itulah sebabnya kenapa kita mengintensifkan penanganan di tingkat mikro,” tambah Muhadjir.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro hingga tingkat RT. Instruksi tersebut diberikan untuk tujuh gubernur beserta jajaran hingga tingkat bupati dan wali kota, salah satunya DKI Jakarta.

Pada PPKM mikro diatur empat zonasi RT, yakni zona hijau, zona kuning, zona oranye dan zona merah. Khusus untuk RT yang masuk kategori zona merah, akan dilakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah dan tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Kemudian melarang kerumunan lebih dari tiga orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00 WIB, dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat. Kebijakan PPKM mikro mulai berlaku sejak 9 Februari hingga 22 Februari 2021.

Sindo

LEAVE A REPLY