Kecepatan Eksekusi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kado Lebaran bagi Pelaku Usaha

0
218
Ahmad Adisuryo

Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Wajib Tepat Sasaran

Nawacita- Ahmad Adisuryo atau biasa disapa Opid Ketua Kompartemen Investasi UKM BPP HIPMI menyampaikan, kebijakan pemerintah yang dinilai sudah tepat dan baik itu tidak ada gunanya apabila tidak diimbangi oleh eksekusi yang bagus yakni kecepatan dan ketepatan. Cashflow runway dari UMKM rata-rata aman untuk 1-2 bulan sedangkan untuk Pengusaha menengah 3-6 bulan. Saat ini sudah hampir 2.5 bulan dari pertama diumumkannya kasus Covid19 di Indonesia (2 Maret 2020). Kebijakan yang sedemikian prudent dengan prinsip kehati-hatianan yang baik sudah dibuat.

Namun di level Eksekusi dana pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya Ratusan Trilyun rupiah itu masih belum dirasakan sama sekali oleh kalangan pengusaha. Dari penelusuran dilapangan, pihak perbankan sebagai pihak pertama dan utama yang menerima suntikan bantuan tersebut belum mendapatkan suntikan dari pemerintah, demikian pula BUMN sebagai motor penggerak utama ekonomi
negeri. Ditengarai, turunan dari kebijakan ekonomi diatas pada level eksekusi masih belum clear pelaksanaannya. Dapat dipahami bahwa Pemerintah melalui Kementrian Keuangan masih memiliki Trauma mendalam pasca Kasus BLBI dan Century sehingga meminta OJK untuk turut mengawasi, Sedangkan hal ini tidak ada dalam Tupoksi OJK sebagai Lembaga Pengawas.
Proses saling lempar tanggung jawab yang masih belum deal ini akan sangat menghambat sampainya bantuan pemerintah kepada Pengusaha yang sudah mulai rontok duluan.

Apabila Pengusaha UMKM sudah mulai rontok duluan, untuk menghidupkannya lagi tentunya tidaklah mudah. Kami berharap pemerintah saat ini memprioritaskan kecepatan Eksekusi. Adapun kondisi saat ini tentunya tidak bisa disamakan dengan kondisi BLBI yang bantuan pada waktu itu hanya sampai pada segelintir konglomerasi. Fokus bantuan saat ini ke UMKM yang jumlahnya massive akan lebih tepat sasaran. Begitu pula dengan Penyertaan Modal ataupun talangan modal kerja ke BUMN yang GCGnya jelas dan tidak akan mengemplang seperti pada waktu tahun 1998.

Kami mendesak agar Pemerintah segera merealisasikan kebijakan ini ke BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional baik yang sifatnya Pembayaran Kompensasi 90.42T dengan rincian 45.42T kepada PLN dan 45T untuk pertamina maupun Penyertaan Modal ke sejumlah BUMN sebesar 25,27T serta Talangan modal kerja sebesat 19,65 T.
Ribuan UMKM yang bergantung hidup pada BUMN-BUMN saat ini mengalami ketidakpastian pembayaran.
“Kasihan rekan-rekan mitra BUMN yang harus menunggu ketidakpastian pembayaran dari BUMN sedangkan Bunga Bank terus mencekik tanpa ampun, padahal rata2 pekerjaan sudah diselesaikan dari akhir tahun lalu hingga awal tahun ini”. Semakin tertundanya eksekusi Kebijakan ini oleh Kemenkeu dan Kementrian Terkait akan semakin memperparah kondisi Ribuan UMKM tersebut yang sudah mati suri, bahkan berpotensi akan sudah terlalu terlambat untuk dihidupkan kembali.

Apabila diimbangi dengan eksekusi yang cepat dan tepat, kami yakin program pemulihan Ekonomi Nasional ini akan berjalan dengan mulus dan baik dengan seminim mungkin efek negatif yang dirasakan oleh para pelaku usaha dan perbankan , sehingga menjadi Kado Lebaran terbaik bagi para pelaku usaha di Tanah Air.

Jakarta, 22 Mei 2020

Ahmad Adisuryo (Opid)
Ketua Kompartemen Investasi UKM
BPP HIPMI

LEAVE A REPLY