Tekan Penyimpangan di Pemprov Jateng, Aplikasi WBS Resmi Diluncurkan

0
546
Pemprov Jateng.
Pemprov Jateng

Jakarta,Nawacita -Masyarakat yang menemukan penyimpangan atau perbuatan diduga terindikasi melanggar di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini bisa melaporkannya. Laporan tersebut dapat dikirim melalui aplikasi Wistle Bowling System (WBS).

Plt Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto S.Sos, M.Si menyampaikan WBS merupakan sistem yang disediakan bagi masyarakat. Sehingga mereka dapat melaporkan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan institusi.

Warga juga bisa melaporkan penyelenggara negara yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang. Sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Untuk melaporkan, masyarakat bisa menggunakan aplikasi Benturan Kepentingan.

“Aplikasi WBS dan Benturan Kepentingan ini di-launching hari ini (27/11) untuk meningkatkan upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan PNS di lingkungan Pemprov Jateng,” bebernya dalam keterangan tertulis.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2018 bertajuk “Penguatan Peran Pengawasan dalam Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas”.Acara tersebut digelar di Grand Artos Hotel, Magelang.

Menurutnya, aplikasi itu akan mendorong pegawai di lingkungan pemerintah provinsi untuk melaporkan secara aman dan bertanggung jawab. Terlebih bagi mereka yang memiliki informasi dan bukti tentang indikasi perbuatan tindak pidana korupsi, penyelewengan, atau penyimpangan yang dilakukan PNS. Pelapor pun terlindungi dari rasa tidak aman.

“Di kalangan pegawai juga muncul persepsi jika penyimpangan atau kecurangan berpeluang besar untuk terdeteksi dan dilaporkan. Tapi sekali lagi, laporan dari pihak pelapor pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Doni.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 oleh Pemprov Jateng. Selain itu, opini WTP juga diraih 31 kabupaten/ kota. Sebuah capaian luar biasa karena berhasil melampaui target yang ditetapkan.

“Alhamdulillah atas kerja keras Bapak/Ibu pada tahun 2018, Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017. Saya juga bersyukur bahwa target kita untuk WTP kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah terlampaui. Kita bersama-sama telah berhasil meraih WTP di 31 kabupaten/kota dari target 22 kabupaten/kota yang mendapatkan WTP,” terang pria yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Meski telah meraih opini WTP, ia menandaskan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Ia juga mengatakan Pemprov Jateng akan terus bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan inspektorat kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Kami juga ingin meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIP,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu juga menjelaskan bahwa APIP mempunyai peran yang sangat strategis. APIP harus menjadi penjamin mutu untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta menjadi mitra konsultasi bagi audit dan stakeholder terkait.

Selain itu, APIP juga harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan berbasis integritas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Pada tahun 2017, APIP Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mencapai level 3. Ini akan kita pertahankan, Insyaallah, sekaligus kita tingkatkan lagi,” pungkasnya.

dtk

LEAVE A REPLY