Bantuan Pertama Korban Rumah Gempa Lombok Rp10 Juta

0
280
Rumah Korban Gempa Lombok
Rumah Korban Gempa Lombok

Jakarta, Nawacita.co – Pemerintah bakal memberi bantuan dana tahap pertama sebesar Rp10 juta kepada setiap pemilik rumah yang rusak akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan total dana yang dikucurkan pemerintah untuk satu rumah yang rusak sebesar Rp50 juta.

“Dana 50 juta ini akan dibagi lima tahap, Rp10 juta untuk modal awal, tahap selanjutnya Rp10 juta untuk membangun misalnya pondasi rumahnya,” ungkap Puan, Jumat (31/8).

Dalam hal ini, pemerintah telah mengidentifikasi rumah yang rusak ringan sampai berat sebanyak 78 ribu rumah pasca gempa. Dari total itu, sekitar 20 ribu rumah teridentifikasi rusak berat.

Namun begitu, pemerintah tetap akan melakukan verifikasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address) agar tak terjadi kesalahan pemberian bantuan dana.

“Yang melakukan verifikasi itu pemerintah daerah (pemda) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” terang Puan.

Dari 78 ribu rumah yang rusak, Puan menyebut hanya 20 ribu rumah yang sudah terverifikasi berdasarkan by name by address. Sehingga, bantuan sebesar Rp50 juta dipastikan akan diberikan kepada pemilik 20 ribu rumah tersebut.

“Untuk anggarannya masih kami hitung, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelas Puan.

Menurutnya alokasi dana akan masuk dalam APBN 2018 dan APBN 2019. Hanya saja, ia belum bisa memastikan berapa persen yang mengambil dana dari APBN 2018 dan 2019.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan anggaran Rp529,6 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dana itu akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum dan memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa pada awal Agustus ini.

“Kalau yang sampai Desember 2018 yang kami ajukan Rp529,6 miliar, nanti ke depannya sampai 2019 kami lagi hitung semua,” tutur Basuki.

Meski masih dalam tahap pengajuan dan belum dicairkan, Basuki memastikan seluruh perbaikan fasilitas umum dan rumah yang rusak tetap bisa berjalan. Sebab, bila memang perbaikan itu bersifat darurat maka akan menggunakan anggaran Kementerian PUPR.

“Dana yang sudah dicairkan Rp176 miliar yang menurut Bu Menteri Keuangan total Rp1,9 triliun seluruh kementerian,” papar Basuki.

Sejauh ini, Basuki mengaku Kementerian PUPR sedang membangun 34 sekolah, empat rumah ibadah, delapan rumah sakit, dan dua pasar.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki batas waktu untuk membenahi fasilitas publik pada Desember 2019 mendatang. Namun, khusus rumah warga wajib diselesaikan dalam waktu enam bulan ke depan.

“Makanya dikerjakan secara gotong royong, kami ditugasi untuk mengawasi dan memimpin pembangunan perumahan,” jelas Basuki.

cnn

 

LEAVE A REPLY