Zulkifli Hasan Kritik Jokowi Terkait Kesenjangan Ekonomi

0
257
Zulkifli Hasan dan Presiden RI Jokowidodo
Zulkifli Hasan dan Presiden RI Jokowidodo

Nawacita – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyinggung tiga tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah.

Pertama, masalah kesenjangan ekonomi. Zulkifli mengakui, penurunan gini ratio dari 0,41 menjadi 0,39 patut disyukuri. Namun, kata dia, penurunan itu akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.

“Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga kebutuhan rumah tangga,” ujar Zulkifli Hasan di depan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya saat sidang bersama MPR/DPR/DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Kedua, yakni masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro masih perlu terus dikembangkan melalui fasilitas kredit.

“Termasuk bantuan pemasaran dan teknologi,” katanya.

Ketiga, adalah masalah pengelolaan utang. Zulkifli mengingatkan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap dollar terus melemah.

“Ini penting dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi. Perlu pengetatan prediksi perekonomian secara cermat, terukur dan akuntabel di antaranya mengenai nilai tukar rupiah, penguatan sektor industri, pembatasan impor, dan peningkatan ekspor kita,” tegas Ketua Umum PAN ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengklaim, tingkat pengangguran terbuka semakin
menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Sedangkan, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan berhasil diturunkan dari 0,406 menjadi 0,389.

Pemerintah, kata Jokowi, tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar
saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen
lapisan masyarakat terbawah.

Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, Pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan
Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.

Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

rls

 

LEAVE A REPLY