Bawaslu: Para Menteri Agar tak Gunakan Fasilitas Negara Saat Kampanye

0
220
Ketua Bawaslu Abhan
Ketua Bawaslu Abhan

Nawacita – Tujuh menteri di kabinet Presiden Joko Widodo maju sebagai bakal calon anggota Legislatif (Bacaleg) di Pemilu 2019. Bawaslu mengingatkan kepada para menteri itu agar tak gunakan fasilitas negara ketika berkampanye.

“Itu secara normatif diperbolehkan menteri dan nanti tentu tugas kami lakukan pengawasan soal netralitas apakah dia ada penggunaan fasilitas negara atau tidak,” ujar Ketua Bawaslu Abhan, di Hotel Grand Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Abhan mengatakan pengawasan ini nantinya akan dilakukan pada saat masa kampanye caleg dimulai. Ia juga mengharapkan menteri yang maju sebagai caleg untuk mengikuti aturan yang ada.

“Bahwa karena (menteri) ini tidak mundur, tenti kami akan melakukan pengawasan ketika nanti para menteri yang nyaleg itu berkampanye. Saya harapkan menteri juga tertib aturan lah,” ujar Abhan.

Menurutnya, pengawasan ini nantinya akan dilakukan secara melekat. Pengawasan itu, kata Abhan, dengan cara menempatkan pengawas di masing-masing daerah kabupaten.

“Pengawasan kami tentu pengawasan melekat. Kalau turun ke daerah kami akan lakukan pengawasan tadi, misalnya di daerah A, bawaslu di kabupaten A yang akan mengawasi, maksimal melekat itu,” tutur dua.

Nantinya bila bakal calon melakukan pelanggaran maka akan terdapat sanksi yang d,iberikan. Sanksi yang diberikan dapat berupa administrasi hingga pidana.

“Tentu kan ada ketentuan pelanggaran apa yang dilanggar. Dari berbagai bentuk pelanggaran sanksinya juga beda-beda, ada sanksi administrasi, pidana dan sebagainya, tentu lihat kualitas pelanggaran dan pembuktian pelanggaran itu sendiri,” terang Abhan.

Saat ini diketahui terdapat 7 menteri di kabinet Jokowi yang maju sebagai caleg 2019. Mereka adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri PAN-RB Asman Abnur.

dtk

 

LEAVE A REPLY