KPK Panggil Mensos Idrus Marham Dan Dirut PLN Sofyan Basir

0
189
Dirut PLN Sofyan Basir
Dirut PLN Sofyan Basir

Nawacita – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Keduanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B Kotjo. Dalam surat panggilan itu, Idrus dijadwalkan diperiksa tim penyidik KPK pada Kamis (19/7), sementara Sofyan diperiksa pada Jumat (20/7).

“Besok Kamis dan Jumat direncanakan pemeriksaan saksi Idrus Marham dan Sofyan Basir. KPK telah menyampaikan surat panggilan secara patut,” kata Jubir KPK Febri Diansyah, Rabu (18/7).

Febri menyatakan, keterangan para saksi ini dibutuhkan untuk membongkar kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Untuk itu, KPK meyakini keduanya bakal koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. “Kami percaya para saksi akan memenuhi panggilan KPK. Para saksi ini dibutuhkan keterangannya tentang apa yang ia ketahui terkait perkara yang sedang kami proses ini,” katanya.

Pemanggilan Idrus sebagai saksi diduga terkait dengan penangkapan Eni dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7) lalu. Eni diketahui ditangkap di rumah Idrus saat menghadiri acara ulang tahun anak mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut. Sementara pemeriksaan Sofyan diduga terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di rumah dan ruang kerjanya di kantor pusat PT PLN digeledah beberapa waktu lalu.

Dalam penggeledahan ini, tim penyidik KPK membawa sejumlah dokumen terkait proyek PLTU Riau-I dari rumah maupun kantor Sofyan. Selain itu, Sofyan diduga mengetahui banyak hal terkait proyek PLTU Riau-I yang nilai pembangunannya mencapai US$900 juta.
Diketahui, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B. Kotjo sebagai tersangka suap, Sabtu (14/7).

Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7).

Eni diduga telah menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Johannes terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt. Diduga uang itu merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan Johannes kepada Eni terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Uang Rp 500 juta ini bukan suap yang pertama kali diterima Eni dari Johannes. KPK menduga, uang ratusan juta rupiah itu merupakan pemberian keempat dari Johannes untuk Eni. Sebelumnya, Eni telah menerima suap dengan rincian Rp 2 miliar pada Desember 2017, Rp2 miliar pada Maret 2018 dan Rp 300 juta pada 8 Juni 2018. Dengan demikian, total uang suap yang diterima Eni dari proyek ini mencapai Rp 4,8 miliar.

Eni diduga berperan sebagai pihak yang memuluskan jalan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited, milik Johannes untuk menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek ini digarap oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali dan PT PLN Batubara dengan mitra kerja konsorsium yang terdiri dari BlackGold, dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC).

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eni selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP. Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

jt

 

LEAVE A REPLY