Ini Kata MK Soal Pengesahan Perppu Ormas jadi UU

0
465
Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, NawacitaSidang Paripurna DPR resmi mengesahkan Perppu No.2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang (UU).

Perppu ini diketahui tengah digugat oleh beberapa pihak di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal ini, Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan itu. Karena gugatan Perppu ormas itu sejatinya akan gugur.

“Kalau ternyata DPR lebih dulu memberikan persetujuan atau penolakan berarti kasus di MK akan mengikuti. Dengan ditetapkannya undang-undang itu, maka Perppu Ormas sudah almarhum, sudah tidak ada,” kata Fajar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Sebab, kata dia, ketika Perppu itu sudah dinyatakan dalam UU, praktis perkara yang bergulir menjadi kehilangan obyek. Sehingga sambung Fajar, jika perkara tersebut kehilangan obyek maka tidak dapat diterima.

“Kalau kehilangan obyek berarti NO, tidak dapat diterima karena objeknya sudah tidak ada,” ujar dia.

Namun begitu, Fajar mengungkapkan jika penggugat tak berlecil hari. Sebab, masih ada peluang untuk menguji materi substansi Perppu Ormas, asalkan perkaranya dibuat menjadi baru dengan bahan pengujian yang sama.

“Kalau dulu menguji perppu, sekarang menguji undang-undang penetapan Perppu, kira-kira begitu,” kata dia.

inlh

LEAVE A REPLY