Ketua DPRD DKI Pastikan Program Kesejahteraan Warga Tak Dipangkas
Jakarta, Nawacita – Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai capaian pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia memastikan program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Suhud, DPRD DKI akan mengoptimalkan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni pembentukan peraturan daerah (perda), pengawasan, dan penganggaran untuk mendukung pembangunan ibu kota.
Pada bidang legislasi, DPRD akan mendorong lahirnya berbagai perda yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
“Perda yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi warga Jakarta dan mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan,” ujar Suhud, Selasa (9/6/2026).
Selain itu, DPRD juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan Pemprov DKI. Menurutnya, kritik dan masukan dari anggota dewan merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kolaborasi itu penting. Fungsi dan tugas dewan harus berjalan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Di sektor penganggaran, Suhud menegaskan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan tetap dipertahankan. Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), subsidi pangan, hingga program pengendalian banjir.
Ia memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov DKI tidak akan mengurangi alokasi dana untuk program kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan tidak ada pemotongan atau pengurangan anggaran yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Suhud juga optimistis hubungan antara DPRD dan Pemprov DKI akan semakin solid di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi modal penting untuk menyampaikan masukan, evaluasi, dan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan.
Selain menjaga program sosial tetap berjalan, Suhud mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan kreatif (creative financing). Langkah ini dinilai penting agar Jakarta memiliki sumber pendanaan yang lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada mekanisme konvensional.
“Masih banyak potensi pendanaan yang bisa dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Ini perlu didorong agar menjadi sumber pemasukan baru bagi Jakarta,” tandasnya.
Dengan penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPRD DKI berharap pembangunan Jakarta dapat terus berjalan optimal tanpa mengurangi program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
