YLKI Sebut Penurunan Tarif Tol Tak Efektif Pangkas Biaya Logistik

0
58
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta, Nawacita — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif tol bagi kendaraan jenis truk di 39 ruas tol tak efektif memangkas tarif kelogistikan. Bahkan, tarif kelogistikan diperkirakan masih mahal bagi para operator.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan keputusan pemerintah untuk menurunkna tarif tol bagi truk angkut barang memang patut diapresiasi, karena bisa menurunkan porsi tarif kelogistikan. Namun, penurunan tarif tak efektif lantaran hanya mengatasi masalah jangka pendek dan tak menyasar akar masalah.

Menurut dia, akar masalah tarif kelogistikan bukan sekadar menurunkan tarif angkut agar menjadi murah, namun menghadirkan angkutan kelogistikan yang efisien. Misalnya, dengan menambah jumlah rangkaian kereta api angkutan barang yang dinilai lebih efektif karena waktu yang dibutuhkan lebih singkat dibanding truk yang kerap menghadapi kemacetan.

“Seharusnya, pemerintah untuk angkutan logistik memfasilitasi dengan angkutan kereta api, bukan truk. Angkutan logistik dengan kereta api jelas lebih efisien,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/4).

Selain itu, penurunan tarif tol bagi truk juga tak sepenuhnya efektif memangkas tarif logistik, lantaran masih banyak celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan biaya kelogistikan. Misalnya, melalui pungutan liar (pungli) di lembaga, barang angkut dan lintasan tertentu.

“Pemerintah lupa, biaya pungli di sektor transportasi masih sangat marak, baik itu di terminal, pelabuhan, dan jembatan timbang. Inilah yang menjadi benalu sesungguhnya dalam biaya kelogistikan yang kemudian dibebankan pada konsumen,” terang Tulus.

YLKI, sambung dia, meminta pemerintah melihat kembali kebijakan jangka panjang yang efektif menurunkan biaya kelogistikan, sehingga biaya kelogistikan di Indonesia bisa lebih kompetitif, selayaknya negara-negara lain.

“Seperti di China, angkutan truk dan bus umum hanya membayar 40 persen dari tarif,” katanya.

Jangan jadi Akal-akalan

Di sisi lain, YLKI melihat penurunan tarif tol bagi truk kelogistikan oleh pemerintah melalui skema memperpanjang hak pengelolaan(konsesi) jalan tol bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hanya akan menguntungkan pihak BUJT.

“Penurunan tarif tol untuk truk juga bisa disebut akal-akalan belaka, karena pemerintah mengompensasi kepada operator tol untuk memperpanjang waktu konsesi pengelolaan jalan tol,” tuturnya.

Untuk itu, YLKI menilai pengaturan besaran, struktur, dan perhitungan tarif tol antara pemerintah dengan BUJT harus diawasi oleh lembaga terpercaya, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mencontohkan, pemeriksaan terhadap program subsidi pemerintah kepada masyarakat, mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM), kelistrikan, hingga gas elpiji.

“Seharusnya, tarif tol itu agar lebih absah, tidak hanya mengacu pada inflasi dan perhitungan operator tol saja, maka tarif tol harus diaudit oleh BPK,” imbuh Tulus.

Sementara Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara enggan menanggapi usulan dari YLKI. Ia bilang, BPK saat ini masih fokus pada pemeriksaan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) secara keseluruhan. “Untuk jalan tol kami belum tahu, sementara masih program energi saja,” ucapnya.

cnn

LEAVE A REPLY