Wiranto Bantah RUU KUHP Lemahkan KPK

0
40
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto

Nawacita – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua pihak, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tak khawatir dengan adanya delik korupsi dalam draft RUU KUHP. Wiranto bahkan membantah adanya anggapan untuk melemahkan KPK melalui RUU KUHP ini.

“Satu hal kalau ada dugaan RUU KUHP akan melemahkan aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana khusus seperti KPK, itu tidak benar. Sama sekali tidak benar, bahwa RUU KUHP itu akan melemahkan,” ujar Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).

Menurut Wiranto, revisi KUHP sejatinya untuk memperbarui aturan-aturan hukum dalam KUHP yang sudah ada sejak lama. Munculnya aturan-aturan baru dalam revisi KUHP telah digabungkan dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ada sebelumnya.

“Dikodifikasikan, sehingga menarik delik-delik tipidsus, tapi hanya pokoknya saja. Untuk apa? Supaya ada pedoman umum untuk nanti pada saat melaksanakan peradilan tipidsus, sudah ada pedomannya,” ucap Wiranto.

Wiranto memaparkan dalam KUHP hanya ada pedoman umum saja tentang pidana khusus seperti tentang tindak pidana narkotika atau tindak pidana korupsi. Sementara untuk aturan yang lebih khususnya juga diatur dalam undang-undang tersendiri. Sehingga, tegasnya sama sekali tak ada yang dirugikan dengan adanya revisi KUHP.

“Artinya, istilahnya hukumnya ada lex generalis yang ada di KUHP. Untuk spesialisnya ada di UU Tipikor, UU Narkotika. Dengan ada RUU KUHP itu tidak berarti meniadakan UU tipikor. Badannya tetap, peradilannya tetap, kewenangannya tetap. Tidak ada yang dirugikan,” paparnya.

Untuk itulah, lanjut Wiranto dirinya hari ini akan mengkoordinasikan revisi KUHP ini dengan para pengguna UU seperti KPK, Polri maupun Kejaksaan. Koordinasi itu diperlukan agar tak terjadi salah paham dan penilaian tentang aturan-aturan ini.

“Makanya kita koordinasikan, jangan sampai salah penilaian. Ini mudah sekali. Semangat berantas korupsi kita semua setuju. Presiden dan wapres setuju berantas korupsi. Tingkatkan. Enggak mungkin pemerintah punya niatan dan upaya dan cara untuk melemahkan KPK,” pungkasnya.

oke

 

LEAVE A REPLY