Rocky Gerung Bilang UU Antiterorisme Berpotensi Langgar HAM

0
42
Rocky Gerung
Rocky Gerung

BANDUNG, Nawacita –Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya atas pengesahan Undang-Undang (UU) Antiterorisme oleh DPR. Menurutnya UU tersebut disahkan secara tergesa-gesa.

Nah di dalam ketergesa-gesaan selalu ada potensi kejahatan, dan ada yang hendak ditutupi,” kata Rocky dalam sebuah diskusi yang digelar oleh aktivis 77-78 di Aula Redaksi Pikiran Rakyat, Jalan Asia-Afrika, Jumat (25/5/2018).

Dikatakan Rocky, ada beberapa pasal dalam RUU Terorisme yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sehingga membuat semangat perlindungan terhadap HAM ini hilang.

“Padahal Hak Asasi Manusia itu dijamin dalam konstitusi. Jadi kalau undang-undang ini diselenggarakan dia pasti melanggar konstitusi. Dan itu masalah besar di dalam tradisi kita dalam mengaktifkan demokrasi,” katanya.

Disamping itu, Rocky pun menyoroti para akademisi yang bergembira atas disahkannya RUU ini. Padahal kata dia, seharusnya para akademisi melakukan kajian yang mendalam terhadap dalil-dalil di dalam undang-undang yang melanggar HAM tersebut.

Dengan demikian hal tersebut kata dia, telah menandakan bahwa ada kedangkalan intelektual di kampus. Sehingga orang lebih takut kepada kekuasaan daripada pengetahuan.

“Karena politik kita sekarang dihuni oleh fanatisme jadi fanatisme bekerja lebih cepat daripada akal pikiran, ini satu soal yang akan mengganggu kehangatan berwarganegara,” imbuhnya.

Selanjutnya, Ia melihat bahwa ada kepanikan yang mengakar dalam tubuh pemerintah. Sehingga RUU Terorisme ini segera disahkannya. Dia menilai undang-undang ini berbahaya bagi demokrasi, untuk itu harus diujikan di Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui, pembahasan RUU Antiterorisme diketahui molor selama dua tahun. Presiden Jokowi menegaskan bakal menerbitkan Perppu jika RUU tak dapat diselesaikan pada masa sidang legislatif di bulan Mei. Lamanya pembahasan dan pengesahan RUU terorisme dipicu perdebatan alot soal poin pelibatan TNI dan definisme terorisme.

Undang-undang tersebut disahkan setelah seluruh fraksi dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Antiterorisme yang digelar sehari sebelumnya akhirnya menyepakati poin definisi terorisme, yaitu rumusan alternatif kedua yang menyertakan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Padahal sebelumnya, fraksi PKB dan PDI Perjuangan menghendaki definisi terorisme tanpa menyertakan frasa motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan.

Setelah melalui proses perdebatan panjang, DPR RI akhirnya mengetuk palu hasil revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut disahkan langsung dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

trpsenayan

LEAVE A REPLY