Purnawirawan Jendral TNI Moeldoko: Pemerintah Bersama Buruh

0
26
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

Nawacita – Memperingati Hari Buruh, 1 Mei 2018, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri menerima berbagai kalangan buruh di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia.

Pada pertemuan pertama di pagi hari, di hadapan Hanif dan Eko Sulistyo yang menerima mereka, perwakilan para buruh yang dipimpin Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Dyah Pitaloka membacakan lima maklumat pekerja untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Pertama, mendesak terbentuknya badan riset nasional tentang cetak biru industri di Indonesia. Kedua, mewujudkan upah yang layak dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Ketiga, meminta Menaker lebih ketat dalam membuat aturan tentang tenaga kerja asing. Keempat, menurunkan komite pengawas tenaga kerja. Kelima, mengangkat para tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun untuk menjadi pegawai negeri sipil.

Mereka juga memberi mandat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan aset negara dan mengelola BUMN sesuai dengan mandat konstitusi yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kelima butir maklumat yang tertuang dalam selembar kertas tersebut kemudian diserahkan Rieke kepada Menaker untuk diteruskan kepada Presiden.

Terkait tuntutan para pekerja, Hanif mengatakan, “Pemerintah akan melakukan kajian yang mendalam. Saya berterima kasih juga kepada para pekerja jurnalistik/media yang selama ini paling lantang dalam memperjuangkan rakyat. Saya berharap jurnalis berserikat untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasinya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab mengawasi penggunaan tenaga kerja asing di wilayah Republik Indonesia.

Sementara itu, Moeldoko menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah berfokus untuk pembangunan sumber daya manusia, termasuk pekerja. “Tujuannya untuk mengatasi kesenjangan,”katanya. Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mendorong program vokasi supaya tenaga kerja Indonesia kita lebih kuat di keterampilan, terutama di era teknologi dan digitalisasi seperti sekarang ini.

Bahkan ia menegaskan bahwa Perpres yang telah ditandatangani oleh Jokowi itu prinsipnya lebih kepada melindungi para pekerja Indonesia.

joss

 

LEAVE A REPLY