Presiden Jokowi Teken Perpres Indonesia National Single Window

0
42
Presiden RI Jokowidodo
Presiden RI Jokowidodo

Nawacita – Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (INSW) pada 31 Mei 2018.

Keterangan Sekretariat Kabinet yang diunggah melalui laman resminya di Jakarta, Senin, menyebutkan perpres itu diterbitkan dalam rangka pengintegrasian sistem penyampaian data dan informasi, sistem pemrosesan data dan informasi, dan sistem penyampaian keputusan secara tunggal dalam proses ekspor dan/atau impor.

Dengan pertimbangan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia agar mampu bersaing dalam perekonomian internasional, pemerintah memandang perlu pengintegrasian sistem penyampaian data dan informasi, sistem pemrosesan data dan informasi, dan sistem penyampaian keputusan secara tunggal dalam proses ekspor dan/atau impor dalam Indonesia National Single Window(INSW).

“Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres itu.

Ditegaskan dalam Perpres itu, penanganan dokumen kekarantinaan, dokumen kepabeanan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui INSW.

Dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, menurut Perpres ini, disampaikan oleh pengguna jasa kepada kementerian/lembaga terkait melalui Sistem INSW (SINSW) dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal.

Untuk memudahkan penggunaan SINSW sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, disediakan portal yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan dalam hal terdapat kebutuhan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

“Portal sebagaimana dimaksud menggunakan nama domain www.insw.go.id, bunyi Pasal Pasal 4 ayat (4) Perpres itu.

Menurut Perpres itu, untuk mendapatkan layanan SINSW, pengguna SINSW harus memiliki Hak Akses yang diberikan oleh pengelola INSW dan penyelenggara SINSW sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri (Menteri Keuangan).

“Setiap pengguna SINSW wajib menjamin keabsahan atas data yang ditransaksikan melalui SINSW,” tegas Pasal 7 Perpres itu.

Sementara di pasal berikutnya disebutkan, pengguna SINSW yang melakukan transaksi elektronik melalui SINSW harus menyimpan data cadangan yang dimiliki.

Pembangunan, penerapan dan pengembangan SINSW, menurut Perpres ini, menggunakan elemen data yang ditetapkan oleh Menteri. Elemen data sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar yang ditetapkan Menteri, dan harus digunakan oleh Pengguna SINSW.

Ditegaskan juga dalam Perpres ini, Pengguna SINSW wajib menyediakan Jejak Audit atas seluruh kegiatan yang dilakukan melalui SINSW. Dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pengguna SINSW, maka Jejak Audit yang ada di SINSW menjadi dasar penelusuran.

Dalam hal SINSW tidak dapat berfungsi karena keadaan darurat, menurut Perpres ini, berlaku prosedur keadaan darurat dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk Penyelenggaraan SINSW dan penanganan dokumen kepabeanan diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk penanganan dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan / kebandarudaraan dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang dikelola oleh Kementerian/lembaga diatur dengan peraturan menteri terkait atau peraturan lembaga terkait.

“Penggunaan layanan SINSW sebagaimana dimaksud dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi Pasal 15 Perpres itu.

Dewan Pengarah Dalam Perpres ini juga diatur mengenai Dewan Pengarah yang melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antarkementerian/lembaga untuk meningkatkan efisiensi layanan publik di bidang ekspor dan/atau impor.

oke

 

LEAVE A REPLY