Pemerintah Akan Patuhi KPU Terkait Larangan Mantan Napi Koruptor

0
56
Gedung KPU
Gedung KPU

Nawacita – Pemerintah bakal mematuhi peraturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait larangan mantan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor. Pemerintah akan menghormati pengaturan KPU terkait teknis penyelenggaraan pemilu.

“Pemerintah akan menghormati apa yang menjadi keputusan KPU,” ujar Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo di Jakarta, Senin (28/5).

Eko menuturkan bahwa pemerintah tidak akan melangkahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan di bawahnya termasuk keputusan-keputusan KPU. Menurut dia, pemerintah akan menaati peraturan yang dibuat KPU.

“Karena teknis penyelenggaraan pemilu menjadi wilayah kewenangan KPU dan Bawaslu sebagai pihak yang akan mengawasi,” tandas dia.

Sebagaimana diketahui, KPU tetap akan melarang mantan koruptor menjadi caleg di Pileg 2019. Meskipun, larangan KPU tidak diterima DPR, Pemerintah dan Bawaslu. Ketiga lembaga ini menilai KPU melanggar UU Pemilu jika mengatur larangan mantan koruptor menjadi caleg.

KPU sendiri menilai pelarangan ini sebagai upaya mencegah terjadinya kasus korupsi. KPU berupaya menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.

joss

LEAVE A REPLY