Mahfud Setuju Eks Napi Kasus Korupsi Dilarang Nyaleg

0
33
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD

Jakarta, Nawacita – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD setuju mantan narapidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Meski demikian, Mahfud menyarankan, sebaikya hal itu tidak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tapi harus diatus oleh undang-undang.

“Bentuknya tidak bisa dengan PKPU itu bisa jadi maslaah hukum di lapangan, lebih baik UU. Gampang kalau kita sudah setuju serahkan ke DPR dan Presiden, tolong ini diprioritaskan gitu untuk masuk ke Prolegnas yang diprioritaskan pada tahun ini atau apa gitu,” kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Mahfud menjelaskan, jika dimasukkan dalam PKPU akan bertentangan dengan UU. Sementara dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada pasal yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

“Itu (larangan mantan Napi Korupsi nyaleg) bisa dianggap itu bertentangan dengan hukum dan dapat diabaikan atau diperkarakan, perkaranya gimana dengan JR ke MA bukan ke MK karena itu hanya PKPU tapi sebelum sudah jadi itu kan baru ide belum ada, dan saya udah bilang itu tidak bisa saya senang isinya saya sangat setuju tapi bentuknya bisa dengan PKPU itu bisa jadi maslaah hukum dilpangan lebih baik UU,” katanya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya bakal mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan legislatif di Pemilu 2019. Nantinya, dalam PKPU itu akan tecantum sebuah larangan untuk mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai caleg.

trpngsnyn

LEAVE A REPLY