KPU Godok Aturan soal Cuti Capres Petahana di Masa Kampanye

0
106
Ketua KPU RI Arief Budiman
Ketua KPU RI Arief Budiman
Jakarta, Nawacita – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang merumuskan Peraturan KPU (PKPU) tentang mekanisme kampanye bagi calon presiden petahana. KPU menilai, perlu ada aturan bagi calon petahana selama masa kampanye pilpres agar tidak mengganggu tugas kenegaraan yang ada.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya masih mengkaji apakah capres petahana perlu cuti selama masa kampanye. Meskipun, kata Arief, dalam UU Pemilu memang tidak disebutkan bahwa capres petahana harus cuti.
“Ya cek dulu UU nya (perlu cuti atau tidak). Kalau enggak disuruh cuti, ya jangan disuruh-suruh cuti,” kata Arief di Gedung DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).
Menurut Arief, KPU akan merumuskan PKPU Kampanye Pilpres sesuai dengan aturan dalam UU Pemilu.
“KPU itu bekerja berdasarkan UU yang ada. Nanti itu yang akan kami jalankan sesuai apa yang ada di UU,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, PKPU memang perlu mengatur mekanisme kampanye bagi calon petahana pada pilpres mendatang. Hal itu kata dia, agar tak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Selama ini dalam kondisi praktik kenegaraan Pilpres 2004, 2009, dan 2014, misalkan ada presiden dan wakil presiden yang masih aktif dan nyalon, dan dia kampanye ya boleh-boleh saja. Asalkan diatur supaya tidak mengganggu tugas-tugas kenegaraan mereka,” ucap Hasyim.
Dalam Pasal 301 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa: presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan kampanye pemilu, presiden dan wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
“Pasal 301 itu artinya tidak melepas jabatan tetapi tetap dalam kampanye itu tidak mengganggu tugas negara. Khusus presiden dan wapres itu kan melekat dan ada perlakuan khusus. dia presiden dan mendapat pengawalan dan lain lain,” terang Hasyim.
Namun, menurut Hasyim, KPU akan mempelajari bunyi dari pasal 301 tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam PKPU Kampanye Pilpres.“Nanti aku pelajari dulu ya. Takut salah. Nanti ada PKPUnya kok,” tutup Hasyim.
kumparan

LEAVE A REPLY