KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan

0
27
Bupati Halmahera Timur Maluku Utara Rudi Erawan kedua kiri dengan rompi tahanan keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta
Bupati Halmahera Timur Maluku Utara Rudi Erawan kedua kiri dengan rompi tahanan keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta
Nawacita – Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan. Rudi berada dalam tahanan setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari, dimulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Juni 2018 untuk tersangka RE (Bupati Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Periode 2016 sampai dengan 2021),” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Jumat (11/5).
Rudi telah ditahan di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK sejak 12 Februari 2018. Rudi Erawan merupakan Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021 yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Politikus PDIP itu diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Selain itu, ia juga disangka menerima sejumlah gratifikasi.
Rudi diduga menerima uang hingga sebesar Rp 6,3 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Rudi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Nama Rudi Erawan pernah disebut dalam persidangan Amran. Amran adalah mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara yang sudah divonis bersalah terkait kasus suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Dalam persidangan Amran, Rudi disebut menerima uang hingga sebesar Rp 6,1 miliar dalam beberapa tahap.
Keterangan tersebut diungkapkan oleh anak buah Amran bernama Imran S. Djumaidil saat menjadi saksi di persidangan. Imran mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Rudi terkait jabatan Rudi sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan di Maluku Utara.
Menurut Imran, pemberian selanjutnya adalah sebesar Rp 2,6 miliar. Berdasarkan keterangan Imran, uang itu diminta Rudi melalui Amran sebagai dana optimaliasi DPR. Sementara pemberian terakhir oleh Imran dilakukan melalui transfer sebesar Rp 500 juta yang disebut sebagai dana kampanye.
Selain pemberian itu, Imran menyebut bahwa Rudi pernah meminta bantuan kepada Amran untuk menutup biaya transportasi kader PDI Perjuangan yang akan hadir dalam acara partai di Jakarta. Imran yang kemudian mencarikan dana itu menghubungi dua orang pengusaha Abdul Khoir dan Alfred. Uang Rp 200 juta yang diterima dari kedua pengusaha itu kemudian diserahkan Imran kepada keponakan Rudi yang bernama Ernest.
kum

LEAVE A REPLY