KPK Geledah Kantor Kemenkeu dan Gedung DPR RI

0
32
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Jakarta, Nawacita – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan suap usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018‎. Penggeledahan dilakukan pada Minggu (6/5) dan Senin (7/5) kemarin.

Adapun, penggeledahan dilakukan di ruangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Jakarta Pusat; ruang kerja Anggota DPR Komisi XI, Amin Nasution, di Gedung DPR RI; kediaman ‎pegawai Kemenkeu, Yaya Purnomo.

Kemudian, kediaman Amin Santono di Duren Sawit, Jakarta Timur; Kantor Dinas PUPR, Kabupaten Sumedang; serta Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertan‎ahan Kabupaten Sumedang.

“Untuk kepentingan pengembangan penyidikan, penyidik selama dua hari kemarin, menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bekasi, dan Kabupaten Sumedang tersebut,”‎ kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (8/5/2018).

Febri menambahkan, tim berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan itu. ‎Tak hanya itu, tim juga mengamankan sejumlah barang berharga seperti emas, uang, serta jam tangan dari rumah tersangka Yaya Purnomo.

“Dari lokasi Geledah, tim mengamankan sejumlah dokumen terkait penganggaran, barang bukti elektronik. (dari rumah tersangka Yaya Purnomo) tim juga mengamankan uang, perhiasan, benda lainnya seperti jam tangan dan tas,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka ‎kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Keempatnya yani, Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono, PNS Kemenkeu, Yaya Purnomo, perantara suap, Eka Kamaluddin, serta pihak swasta, Ahmad Ghiast.

Amin Santono diduga telah menerima uang suap ‎sebesar Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai total proyek sekira Rp25 miliar. uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar.

Uang tersebut diberikan kepada Amin Santono dari seorang kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang, Ahmad Ghiast. Uang Rp500 juta diberikan kepada Amin dalam dua tahapan.

Pada tahapan pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp100 juta melalui seorang perantara suap Eka Kamaluddin. Kemudian, tahapan kedua, Ahmad Ghiast menyerahkan secara langung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

‎Sementara itu, PNS Kemenkeu, Yaya Purnama berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang. Dua proyek tersebut yakni, proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang dan proye di Dinas PUPR Sumedang.

‎Sebagai pihak penerima suap, Amin, Eka, dan Yaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Ghiast disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

oke

 

 

 

LEAVE A REPLY