Kader Demokrat: Putusan PN Jaksel Cacat Hukum

0
21
Jansen Sitindaon
Jansen Sitindaon

JAKARTA, Nawacita–Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menilai, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) soal gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat hukum.

“Menurut saya, karna kita tidak bisa menempatkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini di dalam kelompok pranata hukum manapun, buat saya ini cacat. Putusan ini cacat,” kata Jansen seusai Diskusi di DPR RI, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Untuk itu, Jansen mengatakan, putusan PN Jaksel tidak harus ditindaklanjuti oleh KPK.

“Sekarang kalau cacat hukum, masih perlu kita jalankan atau tidak. Hukum itu sendiri kan harusnya memperbaiki yang cacat,” ujarnya.

Jansen menambahkan, putusan praperadilan PN Jakarta Selatan itu tidak termasuk dalam ketentuan KUHP.

“Putusan tersebut tidak termasuk ke dalam bingkai praperadilan yang dimaksud pasal 77 KUHP, tidak masuk juga dalam bingkai perluasan praperadilan berdasarkan putusan MK,” tambahnya.

Ia juga meminta Mahkamah Agung (MA) turun tangan soal putusan ini.

“Produk pengadilan itu kan semuanya berujung pengawasan, itu di luar Komisi Yudisial (KY), itu eksternal. Jadi menurut MA putusan seperti ini benar apa tidak. Jangan diam, kalau salah katakan bahwa putusan pengadilan bawahan kami itu salah,” tegas Jansen.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) soal kasus Century.

Permohonan tersebut ditunjukkan ke KPK untuk melanjutkan penyidikan kasus Bank Century, KPK juga diminta untuk memberikan status tersangka terhadap mantan Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

trpsenayan

LEAVE A REPLY