Jokowi Minta Kepada KKP dan Bakamla Untuk Benahi Laporan Keuangan

0
36
Jokowi Dan Kabinet
Jokowi Dan Kabinet

Nawacita – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasilnya, Jokowi meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bakamla untuk segera membenahi laporan keuangannya. Sebab, dari seluruh laporan keuangan pemerintah pusat, dua instansi tersebut mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (TMP) alias disclaimer dari BPK.

“Yang mendapatkan Tidak Memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer menurun 2016 ada 6, 2017 masih ada dua. Silakan ditanya pak ketua BPK, dua itu siapa, satu KKP, dua Bakamla,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2018)

“Sekarang harus disebut, kalau nggak disebut nanti sekarang buka saja, kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi yang TMP,” sambung Jokowi.

BPK sendiri memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP tahun anggaran 2017. Hal itu dikarenakan dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN), BPK memberikan opini WTP terhadap 80 LKKL/LKBUN atau 91% yang meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 74 LKKL atau 84%. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada 6 LKKL yang sebelumnya (pada 2016) sebanyak 8 LKKL. Sedangkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan pada 2 LKKL yang pada tahun sebelumnya (2016) sebanyak 6 LKKL.

“Kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi yang TMP, syukur tidak ada lagi yang WDP, syukur WTP, sekali lagi saya harap jumlah entitas yang WTP bertambah yang mendapatkan WDP dan TMP akan hilang, nggak ada. Sehingga yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukan terobosan-terobosan dan upaya-upaya sehingga tahun ini bisa bagus lagi,” tambah dia.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh pejabat negara untuk tetap berkoordinasi terkait dengan tindak lanjut temuan-temuan BPK.

“Saya tidak akan bosan mengingatkan agar kita semuanya benar-benar memperbaiki, menjaga, dan benar-benar memaksimalkan pengelolaan negara, pengelolaan uang rakyat ini, ini adalah pertanggungjawaban konstitusi kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat, bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakann sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,” tutup dia.

dtk

 

LEAVE A REPLY