Masuk Ranah Privasi, RUU Ketahanan Keluarga akan Dibahas Mendalam

0
50
Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Jakarta, Nawacita – Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga akan dilakukan secara mendalam, lantaran isi drafnya dianggap terlalu masuk ke ranah privasi rumah tangga masyarakat.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan isi dari RUU Ketahanan Keluarga, sebab DPR RI akan menjamin bahwa RUU ini akan sesuai dengan keinginan warga, dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang.

“Jadi tentu saja pembahasan mendalam harus dibahas kembali apakah hal ini memang sesuai dengan keinginan masyarakat, dan nantinya bermanfaat untuk masyarakat, ya aspek itu kita akan dalami lagi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Ketika ditanyakan perihal banyaknya desakan agar RUU Ketahanan Keluarga itu sebaiknya dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, Puan mengungkapkan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan secara mendadak, tapi harus melalui prosedur secara resmi.

“Ya masih dibahas dong. RUU ini kan menjadi salah satu yang masuk ke prolegnas, namun setelah mulai dibahas drafnya itu banyak pasal-pasal yang kontroversi. Semua ada prosedur resminya,” ujar politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka menilai RUU Ketahanan Keluarga sepertinya sulit diresmikan jadi salah produk legislasi yang akan dibahas oleh DPR, lantaran saat ini mayoritas fraksi tidak setuju dengan keberadaan RUU tersebut.

“Jadi ini belum menjadi satu produk legislasi. Dan untuk menjadi produk legislasi saya pikir agak tidak mungkin, karena kita sebagian besar menolak,” kata Diah saat menjadi pembicara dalam diskusi di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Seperti diketahui, RUU Ketahanan Keluarga dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi. RUU itu di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan. RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan usul DPR dan diusulkan oleh lima anggota DPR yang terdiri dari empat fraksi.

RSA

LEAVE A REPLY