Menkum HAM Jelaskan Alasan Pemerintah Enggan Pulangkan Eks Isis

0
54
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly.

Jakarta, Nawacita – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly menjelaskan alasan mengapa pihak pemerintah enggan untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) bekas anggota kelompok militan ISIS ke Tanah Air.

Kata Yasonna, pemerintah bukan menolak WNI eks ISIS akibat bersumpah pada suatu negara. Tapi, pemerintah menilai mereka masuk negara lain dengan mengangkat senjata. Artinya, mereka secara terbuka menyatakan perang dengan negara lain padahal tidak ada izin dan ketentuan yang dibenarkan.

“Bedanya sangat jelas. Masuk negara asing dengan senjata, dengan bersumpah pada negara lain,” kata Yasonna saat menghadiri rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Namun dia menuturkan, pemerintah bukannya tidak mau memulangkan WNI dari sana. Namun, pemerintah masih mengumpulkan informasi soal keterlibatan masing-masing WNI dengan ISIS, dan akan mengklasifikasikan WNI yang patut untuk dibawa pulang dan mana yang tidak.

“Ini masih terus kita asses, assessment terus datang dari sana untuk mengetahui peran masing-masing. Setelah ada kebijkakan akan saya sampaikan kepada DPR,” ujar Yasonna.

Anggota Komisi III DPR RI, Romo Haji Raden Muhammad Syafi’i pun mengingatkan bahwa pemerintah harusnya memahami bahwa WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS, tidak sama dengan menyatakan sumpah pada suatu negara kendati mereka telah membakar paspor mereka.

Menurutnya, ISIS memang mengklaim bahwa kelompok mereka berkonsep negara Islam Irak dan Suriah, tetapi mereka bukanlah negara yang sah, melainkan hanya kelompok teroris lintas negara yang merekrut orang-orang dari berbagai negara.

“Jadi Pak Menteri Yasonna, ISIS itu bukan negara, bahwa mereka masih ingin jadi warga negara itu jelas, mereka ingin pulang. Bahwa jika ada kekhawatiran, kita kan punya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” kata Romo.

RSA

LEAVE A REPLY