PGRI: Revisi Juknis Dana BOS untuk Guru Honorer!

0
81
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia(PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi. ( Foto: Suara Pembaruan/Fatima Bona )

Jakarta, Nawacita – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belum lama ini mengakui 50% guru honorer belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Bahkan, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) per 18 Desember 2019 menunjukkan guru honorer yang memiliki NUPTK berjumlah 708.963 orang. Hal itu setara dengan 47% dari total jumlah 1.498.344 guru honorer yang terdaftar pada 2019. Artinya, terdapat 789.381 guru honorer yang belum memiliki NUPTK dan tidak berhak menerima honor dari dana BOS.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosydi, meminta Mendikbud merevisi petunjuk teknis (juknis) pemanfaatan dana BOS untuk gaji guru honorer. Pasalnya, syarat NUPTK sangat sulit dipenuhi oleh para guru honorer.

“Syarat NUPTK bagi honorer yang menerima honor dari dana BOS sangat sulit dipenuhi mengingat untuk mendapatkan NUPTK harus melalui SK Kepala Daerah,” kata Unifah menjawab pertanyaan SP di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia menuturkan, yang terjadi di lapangan, SK Kepala Daerah tidak boleh diberikan kepada guru honorer karena terganjal oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005. Dengan begitu, para guru honorer yang selama ini telah menerima dana dari anggaran BOS sebelumnya terancam tidak dapat lagi menerima upah dari dana BOS. Maka, PGRI berharap Kemdikbud dapat mencari solusi atas masalah tersebut.

“Jangan sampai guru honorer kita makin merana karena honor yang jumlahnya tak seberapa itu harus hilang lantaran terganjal kebijakan. Jika pemerintah serius membantu kesejahteraan guru honorer, syaratnya diperbaiki,” ucap Unifah.

Seperti diketahui, kebijakan dana BOS yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS menyebutkan, guru honorer yang dapat menikmati gaji dari dana BOS hanyalah mereka yang sudah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), belum memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki NUPTK per 31 Desember 2019.

Unifah juga menuturkan, terkait kesejahteraan guru ini, PGRI juga berharap revisi Undang-Undang (UU) aparatur sipil negara (ASN) yang telah disetujui DPR dan pemerintah memberi kesempatan yang sama bagi guru dan tenaga kependidikan honorer Kategori 2 (K-2) maupun non-K-2 untuk mengikuti tes ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dengan begitu, rasa keadilan dapat dirasakan oleh para honorer yang telah mengabdi nyata puluhan tahun melayani pendidikan di seluruh pelosok Tanah Air.

“Harapan semua guru honorer di Indonesia untuk memperoleh pendapatan setara UMR (upah minimum regional, red) adalah keinginan yang wajar dan hal itu layak dipertimbangkan oleh pemerintah,” kata Unifah.

brt1

LEAVE A REPLY