Ada 2 Hal yang Bisa Batalkan RUU Ketahanan Keluarga

0
99

Jakarta, Nawacita – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 Prioritas, ternyata masih bisa dibatalkan pembahasannya jika telah memenuhi dua hal wajib.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan bahwa kedua hal tersebut, yang pertama yakni apabila semua pengusul RUU Ketahanan Keluarga menarik usulannya tersebut. Hingga kini baru satu orang yang menyatakan menarik diri.

Yang menarik diri sebagai pengusul itu yakni Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Endang Maria Astuti. Sisanya sebagai pengusul masih ada Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, Anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan Anggota Fraksi PAN Ali Taher.

“Bisa jadi (pembahasan tidak dilanjutkan) kalau semua pengusul menarik diri bahwa tidak akan melanjutkan. Tapi kalau masih ada salah satu pengusul saja tidak menarik, RUU itu masih jalan,” kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Kemudian hal yang kedua, lanjut dia, kelanjutan RUU Ketahanan Keluarga juga bergantung pada kesepakatan politik fraksi-fraksi di parlemen. Jika dalam rapat panja yang dibentuk Baleg mayoritas fraksi menolak, maka pembahasan RUU Ketahanan Keluarga tidak akan dilanjutkan.

“Nanti Baleg akan membentuk Panja. Kalau di rapat panja pertama mayoritas fraksi di DPR RI menolak, ya tidak bisa dilanjutkan. Karena itu kan merupakan keputusan fraksi. Karena penyusunan RUU itu kuncinya sikap politik dari pada fraksi-fraksi,” ujarnya.

Namun apabila RUU Ketahanan Keluarga benar-benar batal dibahas dan dicoret dari Prolegnas 2020 Prioritas, ada mekanisme lain yang harus dilewati, yakni harus melalui rapat yang disepakati antara DPR RI, DPD RI, dan juga pihak pemerintah.

“Harus dibahas kembali dalam revisi prolegnas prioritas tahunan. Kan setiap tahun Baleg rapat merivisi prolegnas jangka menengah atau prioritas. Menentukan itu dirapatkan dalam forum resmi rapat kerja yang terdiri dari Baleg DPR, DPD, dan pemerintah,” tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah pasal kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga mengemuka dan jadi perbincangan publik. Diantaranya yakni soal wajib lapor penyimpangan seksual, yang didefinisikan sebagai pelaku LGBT, sadisme, masokisme, dan incest.

Selain itu, juga diatur mengenai kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, kemudian mengatur kewajiban untuk memisahkan kamar anak, hingga cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan. RUU ini dikritik lantaran dinilai negara mencampuri ruang-ruang privat warganya.

RSA

LEAVE A REPLY