RUU KUHP dan Pemasyarakatan akan Kembali Dibahas DPR

0
67

Jakarta, Nawacita – Pihak Komisi III DPR RI akan kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Pemasyarakatan dalam waktu dekat, dalam panitia kerja (panja) yang juga akan dibentuk bersama pihak pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri. Dia pun menuturkan pihaknya akan segera melayangkan surat ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), untuk mengirim perwakilan guna membahas dua RUU tersebut.

“Jadi bukan surpres (surat presiden), pemerintah menugaskan wakil pemerintah untuk bertemu dengan kami, untuk membicarakan pembahasan UU tersebut,” kata Herman saat ditemui oleh wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Kata Herman, kedua RUU tersebut akan dibahas dalam panja di Komisi III yaitu Panja KUHP dan Panja Permasyarakatan. Dan rencananya, panja yang bakal dibentuk nantinya melanjutkan apa yang telah dikerjakan dan dicapai dalam panja yang sebelumnya sudah pernah ada.

“Panja KUHP rencana akan tetap dipimpin oleh Pak Mulfachri, seperti yang lama. Kalau untuk Panja RUU Permasyarakatan, karena dulu Ibu Erma sudah tidak ada lagi, sekarang gantinya saya, oleh karena itu saya akan memimpin Panja Pemasyarakatan,” ujarnya.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, bahwa Panja RUU KUHP dan Permasyarakatan tersebut baru akan mulai dibentuk setelah pemerintah menugaskan anggotanya ke Komisi III DPR.

“Setelah kami menerima surat dari Menkumham (Yasonna Laoly) tentang penugasan anggota mereka (perwakilan pemerintah), baru kita membentuk Panja dan memulai pembahasan tersebut. Jadi dalam satu dua hari ini kita kirim surat. Tunggu saja dulu,” tutur Herman.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP lainnya, Trimedya Pandjaitan mengungkapkan bahwa idealnya tidak semua pasal dalam kedua RUU terdebut yang dibahas ulang, namun hanya pasal-pasal yang dianggap bermasalah saja oleh masyarakat.

“Bahas ulang itu sebatas yang dianggap bermasalah sama masyarakat, itu saja. Kalau tidak bermasalah, ngapain dibahas. Semua tergantung kesepakatan fraksi-fraksi, nanti kita lihat, itu mau langsung dikerjakan,” kata Trimedya ditempat yang sama.

Dia pun menilai RUU KUHP sebagai produk legislasi yang ‘masterpiece’, semua orang menunggu namun tidak bisa sempurna. Menurut dia, kalau RUU KUHP bisa disahkan maka hukum Indonesia sempurna karena telah menyelesaikan KUHP dan KUHAP.

Namun demikian dia mengatakan, bahwasannya kemungkinan kedua RUU tersebut akan dibahas pada masa sidang DPR RI mendatang, karena kalau dilaksanakan saat ini tidak memungkinkan, disebabkan pada pekan depan DPR RI sudah memasuki masa reses.

RSA

LEAVE A REPLY