DPR Apresiasi Omnibus Law Fasilitasi UKM di Rest Area

0
75

Jakarta, Nawacita – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengapresiasi keadaan aturan yang memfasilitasi usaha mikro dan kecil (UKM) untuk berdagang atau berjualan di rest area jalan tol, yang terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Nasim berpendapat, aturan itu bisa membantu perekonomian masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah yang dilintasi jalan tol. Dan ini katanya juga bukti pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat, yang banyak mencari nafkah lewat UKM.

“Sangat setuju, juga harus benar-benar bisa terealisasikan, agar bermanfaat buat UKM, bisa untuk pengenalan, pengembangan pemasaran produk UKM disetiap titik [rest area],” kata Nasim saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Untuk diketahui dalam Bab V Bagian Kesembilan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dalam Pasal 53 A ayat (1) disebutkan bahwa Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol.

Sementara dalam ayat (2) disebutkan, Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.

Nasim pun berharap, realisasi aturan itu tidak hanya berhenti di pasal, tetapi perlu direalisasikan secara serius. Para stakeholder terkait juga diminta memperhatikan kemampuan modal para pelaku UKM yang ingin menyewa tenant di rest area jalan tol untuk berjualan.

“Itu juga bagus, jelas regulasi juga penetapan standart harga harus jelas buat UMKM agar mereka tetap bisa berjualan, harga sewa seharusnya dalam batas kemampuan pelaku UMKM,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

RSA

LEAVE A REPLY