DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU perlindungan PRT

0
80

Jakarta, Nawacita – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini pun mengingatkan, bahwa perlindungan bagi PRT menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat wilayah kerjanya yang bersifat domestik dan privat, sehingga rentan akan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.

“Karena ini wilayahnya sangat privat, sehingga kehadiran Undang-Undang ini bisa memberikan kepastian hukum dan melindungi pekerja rumah tangga yang jumlahnya sangat banyak,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Meski RUU Perlindungan PRT ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, namun pembahasan aturan ini sebenarnya sudah mangkrak selama 3 periode. Namun Willy optimis RUU ini akan segera selesai dan disahkan.

“Kita optimis Insya Allah tahun ini. Ini kita jadikan ikhtiar bersama. Kali ini kami kembali ingin mendapat masukan dari Komnas Perempuan dan Jala PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), agar proses penyusunannya tidak pukul rata,” ujar dia.

Lebih lanjut Willy menjelaskan, di dalam UU tersebut nantinya akan mengatur tentang pemberian jaminan seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan hak untuk mendapatkan libur. Selain itu juga akan memberi hak bagi pekerja untuk mendapat pendidikan dan pelatihan.

“Di sini kita akan adakan pendalaman khusus terkait BLK (Balai Latihan Kerja) yang akan membantu proses pendidikan yang titik beratnya kepada pihak pemberi kerja dan pekerja sendiri, fungsi pemerintah belum banyak dilibatkan, ini yang perlu kita dalami,” tuturnya.

Mengenai isu kapitalisasi yang sempat mengemuka, Willy mengaku tidak khawatir. Menurutnya, kapitalisasi melalui agen penyalur kerja akan lebih mudah diatur jika pihak tersebut terdaftar ke pemerintah sehingga mudah untuk diawasi.

“Yang sulit ini relasi yang semi feodalistik, tidak ada kontrak kerja sehingga marak praktik-praktik ekspoitasi pekerja,” katanya.

Meski dihadapkan dengan tantangan secara sosiologis, UU ini nantinya juga harus dihadapkan dengan keadaan sosial budaya dimana relasi kerja masih dalam ranah yang feodalistik. Untuk itu, Willy menekankan perlunya pembahasan secara lebih spesifik mengenai relasi kerja antara pemberi kerja dengan PRT itu sendiri.

“Harus diatur supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran ekonomi, pelanggaran hak asasi, dan pelanggaran hukum. Ini harus kita klasifikasi karena kalau berpikir untuk kemudian pukul rata ini bisa menjadi boomerang. Tadi sudah bagus yang dua item seperti abdi dalem dan santri tidak disertakan, tetapi kita harus lebih spesifik lagi,” tukas dia.

RSA

LEAVE A REPLY