Pro Kontra Omnibuslaw, Ini Kata Menko Perekonomian

0
50

Surabaya, Nawacita – Pro Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) atau juga disebut Omnibuslaw masih terus berlangsung. RUU ini menjadi tarik ulur, sebab banyak beberapa poin yang dianggap merugikan masyarakat maupun lingkungan.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Perekonomian menyadari ada beberapa poin terkait RUU Omnibuslaw yang diperdebatkan. Ia mencontohkan pada poin Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurutnya pada perihal ini, IMB berusaha disederhanakan.

“Jadi terkait penyederhanaan perizinan termasuk didalamnya IMB, disederhanakan apabila bangunannya sudah berbentuk bangunan standar maka bangunan yang 2 lantai tidak memerlukan IMB lagi. Asal mengikuti standart dan bisa di verifikasi secara profesional,” terangnya saat memaparkan materi di Universitas Surabaya, Rabu malam (12/2).

Laki-laki yang akrab disapa Erlangga ini juga menerangkan terkait Amdal yang sempat diperdebatkan. Menurutnya industri ringan tidak perlu membuat Amdal. Sebab risiko pencemaran dari limbahnya tidak berbahaya.

“Terkait dengan Amdal khusus amdal yang tidak beresiko, perizinan itu berbasis resiko. berbasis resiko rendah misalnya membangun industri ringan. Tidak perlu membuat amdal lagi. Karena jelas limbahnya tidak berbahya hanya sjaa membuat chek list dan standart seusai dengan limbah yang dikeluarkan,” jelasnya.

Walaupun terjadi perdebatan mengenai RUU tersebut, Ia menganggap bahwa Omnibuslaw juga menguntungkan karyawan yang terkena PHK karena perusahaannya bangkrut. Sebab akan diberi uang saku selama 6 bulan dan pelatihan kerja.

“Maka terhadap karyawan aktif perusahaan dengan bayar bpjs ketenagakerjaan secara aktif maka yang terkena phk bukan karena kriminal bisa mendapatkan pelatihan dan mendapat uang saku selama 6 bulan itu juga ada mendapat job placament,” terangnya.

Erlangga berharap dengan adanya RUU tersebut bisa meningkatkan minat investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 7 persen.

Nah pemerintah mendorong kalau kita mau tumbuh di 6-7%. Maka investasi itu harus di dorong baik itu investasi langsung maupun investasi melalui capital market maupum dari pengembalian defisa dari Pekerja migran indonesia. Pekerja indonesia itu menghasilkan 11 bilion pertahun,” pungkasnya.

(and)

LEAVE A REPLY