Tidak Boleh Membayar Lunas, Pedagang Pasar Kapasan Datangi Dewan

0
120

Surabaya, Nawacita- Perwakilan pedagang kapasan mendatangi komisi B DPRD Surabaya, Selasa (14/1). Para pedagang tersebut memprotes pihak PT. Surya Nagari Amanah (Sunah). yang menjual stand di Pasar Kapasan Baru. Sebab pedagang merasa dirugikan akibat perjanjian jual-beli stand yang tidak jelas.

Awalnya Nur Azizah dan Syihabudin membeli stand blok N 851-852 lantai dasar Pasar Kapasan Baru pada tahun 2012. Harga stand tersebut sebesar 450 juta rupiah. Lalu membayar uang muka dua stand sebesar 100 juta rupiah.

Wanita yang akrab disapa Azizah ini mengaku ingin membeli stand secara cash over (lunas). Namun dari pihak Sunah, diduga mempersulit Azizah untuk membeli secara cash over.

“Saya mau beli langsung lunas, tapi dipersulit. Alsannya buku kepemilikan stand masih antri cetak waktu itu, terus kami disuruh nyicil saja,” ujarnya.

Namun permasalahan tidak sampai disitu. Seiring perjalanan waktu menyicil, pihak Sunah mengatakan bila tinggal empat puluh juta, maka tidak usah melanjutkan cicilan tersebut. Sayangnya pada bulan November 2019, PT. Sunah meminta Azizah untuk membayar bunga denda sebesar 233 juta rupiah. Padahal, Azizah sudah menyicil 411 juta dari harga pokok yaitu 450juta.

Lalu Azizah meminta PT. Sunah tersebut menurunkan harga denda bunga sebesar 92 juta. Namun ditolak oleh perusahaan yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS).

Namun Hidayat direktur utama PT. Sunah mengatakan sudah mengomunikasikan dengan Azizah terkait pembayaran bunga denda itu. Namun tidak menemukan tidak temu harga keduanya.

“Mediasi waktu itu, masing-masing menawarkan penyelesaian. Titik tengahnya belum ketemu (harga pelunasan),” ungkapnya.

Di satu sisi Jhon Tamrun anggota komisi B beranggapan bahwa tidak kewajiban dari pedagang untuk membayar denda tersebut. Sebab saat dimediasi, pihak dari PT Sunah tidak bisa memberikan bukti perjanjian pembayaran. Sedangkan pihak pedagang bisa memberikan bukti.

“Sampeyan itu dipanggil ke sini ga bawa alat bukti,” ujarnya kepada Hidayat.

Senada dengan Luthfiyah ketua Komisi B beranggapan bahwa pedagang dirugikan. Ia memberikan jalan tengah berupa kekurangan harga pokok stand yaitu 39 juta, lalu diandaikan dimasukan ke bank. Sehingga ketemu di angka 45 juta.

“Pak Dirut harus bertanggungjawab, td mau ngelunasi ga boleh. Ini tidak salahnya dia loh pak, ini bapak sendiri yg ga bolehin pelunasan,” ujarnya kepada Hidayat.

Menurut pantauan wartawan nawacita.co, pedagang sepakat bila membayar seharga 45 juta.

(and)

LEAVE A REPLY