Puan Minta Pemerintah Tindak Tegas Kapal Asing di Natuna

0
60
Puan Maharani (kiri)

Jakarta, Nawacita – Ketua DPR RI Puan Maharani Senin siang (6/1/2020) bertemu dengan jajaran TNI dan Polri di Senayan. Dalam kesempatan itu Puan berharap Pemerintah RI bertindak tegas untuk mendesak kapal kapal  milik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) agar segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai.

Puan mengatakan, Wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982). Karena itu tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain. “Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982 dimana Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu anggotanya,” tegas Puan, Senin.

Untuk itu, seluruh kementerian dan lembaga harus  satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengutamakan upaya diplomasi dengan Republik Rakyat Tiongkok dan tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan RI tanpa ijin,  Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), TNI Angkatan Udara (AU), dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia.  “Terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard (penjaga pantai),” paparnya.

Puan juga mendesak Pemerintah menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE. Sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna. “Terkait praktik pencurian ikan, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia secara tegas, guna memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan  mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,” pungkas politisi PDI Perjuangan yang juga putri Megawati Sukarnoputri ini. nto/rko

LEAVE A REPLY