KPK Temukan Ratusan Mobil Mewah Tunggak Pajak di Jakarta Utara

0
133
Ilustrasi Mobil Mewah.
Ilustrasi Mobil Mewah.

JAKARTA, Nawacita – Tim Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ratusan mobil mewah yang menunggak pajak se-Jakarta Utara. Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa terdapat 170 kendaraan mewah yang menunggak se-Jakarta Utara dengan nilai pajak mencapai Rp5,4 miliar.

Sementara itu, sebanyak 76 kendaraan tercatat sudah membayarkan pajaknya dengan nilai seluruhnya mencapai Rp2,6 miliar. Adapun nilai pajak dari 246 kendaraan mewah tertunggak se-Jakarta Utara tersebut sebesar Rp 8 miliar. “Sehingga sisa kendaraan mewah yang belum membayar pajak sebanyak 170 dengan nilai total pajak terhutang Rp5,4 miliar,” kata Febri dalam keterangannya, Kamis (5/12/2019).

Sebelumnya, KPK dan BPRD DKI Jakarta serta UP PKB-BBNKB (Samsat) hari ini melakukan sidak di Penjaringan Jakarta Utara. Dalam sidak itu, ditemukan 11 mobil mewah penunggak pajak. Kesebelas mobil mewah itu terkonfirmasi belum membayar pajak berdasarkan data pada aplikasi cek ranmor DKI serta pencocokan data yang dimiliki BPRD Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Penunggak Pajak Surabaya Disandera di Jakarta

“Merek kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Benz, Range Rover, dan Jeep Rubicon,” ujar Febri. Berdasarkan informasi, total pajak yang ditunggak dari kesebelas mobil tersebut mencapai Rp344 juta. Febri mengatakan bahwa temuan lain selama sidak berlangsung didapati kendaraan mewah yang lebih dari 12 tahun menunggak pajak serta penemuan beberapa nomor polisi yang tidak sesuai dengan jenis mobilnya.

“KPK dan BPRD menghimbau agar para wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak segera lakukan pembayaran ke Samsat terdekat,” kata Febri. Di sisi lain, tim di lapangan juga menagih pajak secara langsung dengan menempelkan stiker pada objek pajak yang belum melunasi kewajiban pajak daerah yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan resto di sebuah mal di Pluit Penjaringan.

Baca Juga: Penyelundupan Mobil Mewah Asal Malaysia Digagalkan TNI

Febri mengatakan hal itu dilakukan karena diduga dua bulan terlambat membayar pajak PBB periode 2019 sebesar Rp5,4 miliar, sedangkan satu resto makanan Jepang di dalam mal karena diketahui tidak rutin membayar pajak kisaran Rp 90 juta-Rp100 juta per bulan.

“Pemilik mal langsung datang berniat melunasi PBB Rp5,4 miliar pakai cek dan meminta agar stiker dilepas, tetapi Pemda hanya boleh metode transfer sehingga pembayaran ditunda besok via bank dan kemudian meminta stiker yang telah ditempel untuk segera dilepas setelahnya,” paparnya.

Menurut Febri, dalam catatan yang diterimanya target PAD Pemprov DKI dari 13 macam penerimaan asli daerah di tahun 2019 cukup tinggi yaitu Rp 44 triliun. Adapun sampai saat ini pencapaian per 28 Oktober 2019 baru mencapai Rp35,6 triliun.

Sementara khusus untuk pajak Kendaraan Bermotor dari target Rp 8,8 triliun baru terealisasi Rp7,8 triliun, target PBB Rp10 triliun terealisasi sebesar Rp9,2 triliun, dan target pajak resto Rp3,5 triliun terealisasi sebesar Rp3,1 triliun.

bsnws.

LEAVE A REPLY