DPR: Prosedur Sertifikasi Perkawinan Jangan Berbelit-belit

0
67
Ilustrasi Buku Nikah.
Ilustrasi Buku Nikah.

JAKARTA, Nawacita – Komisi VIII DPR yang membidangi urusan sosial-keagamaan menilai sertifikasi perkawinan perlu dikaji secara matang, baik dari segi prosedur maupun substansi. Parlemen tidak ingin kebijakan ini memberatkan calon pengantin.

“Namun soal sertifikasi pernikahan ini tentu harus dikaji secara matang, baik dari segi prosedur maupun substansi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat berbincang dengan wartawan, Jumat (15/11/2019).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan sertifikasi perkawinan mesti dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Terlebih lagi, menurut dia, kebijakan hampir serupa selama ini sudah berjalan yakni bimbingan pranikah yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA).

Baca Juga: DPR RI Buka Penerimaan CPNS 2019

“Dari segi prosedur harus dikoordinasikan antara pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan ini,” imbuhnya. Ia tidak ingin kebijakan yang rencananya diterapkan pada 2020 tersebut memberatkan warga yang hendak menikah. Ace pun meminta prosedur sertifikasi perkawinan tidak berbelit-belit.

“Jangan sampai ini memberatkan warga untuk melaksanakan pernikahan, terutama dari segi biaya. Juga jangan sampai prosedurnya berbelit-belit,” jelasnya. Kendati demikian, Ace mendukung pemerintah memastikan kesiapan seseorang sebelum menikah. Baik dari segi psikologis, usia, maupun kesehatan reproduksi.

Baca Juga: Jokowi: DPRD Jangan Banyak Buat Perda

“Harus kita dukung agar jangan sampai ada pernikahan anak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang,” ucapnya. Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mewacanakan pemberlakuan sertifikasi perkawinan bagi para calon pengantin. Rencananya kebijakan itu diterapkan pada 2020.

“Yang ditekankan sertifikasinya jadi harus ada pelatihan dan upgrade pembekalan terhadap semua calon pasangan suami-istri,” kata Muhadjir ketika berada di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 14 November 2019.

oknws.

LEAVE A REPLY