Jokowi Hidupkan Lagi Posisi Wakil Panglima TNI

0
73
Presiden RI, Joko Widodo.
Presiden RI, Joko Widodo.

JAKARTA, Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Perpres tersebut diteken Jokowi pada 18 Oktober 2019 lalu. Dalam pertimbangannya, Jokowi menilai perlu antisipasi terhadap perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, sehingga diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti,” tulis Perpres itu.

1. Jokowi tetapkan posisi wakil panglima TNI di unsur pimpinan mabes

Di dalam Perpres tersebut, salah satu susunan organisasi yang berubah terdapat di unsur pimpinan markas besar (mabes) TNI. Dalam unsur itu, kini Jokowi menetapkan untuk menghidupkan kembali posisi wakil panglima TNI. Berikut bunyi Pasal 13:

Baca Juga: Panglima TNI Hadi Tjahjanto Resmi Sandang Gelar Doktor Honoris Causa

(1) Markas Besar TNI meliputi:
a. unsur pimpinan terdiri atas:
1. Panglima; dan
2. Wakil Panglima.

2. Wakil panglima menjadi koordinator pembina kekuatan TNI

Lalu, Pasal 15 menjelaskan bahwa wakil panglima TNI akan menjadi koordinator pembinaan kekuatan TNI dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Baca Juga: TNI AL Siapkan Prajurit Penyelam Ekstrim

“Wakil Panglima merupakan koordinator Pembinaan Kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Trimatra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima,” tulis Perpres tersebut.

3. Tugas-tugas wakil panglima TNI

Adapun tugas-tugas wakil panglima TNI sebagai berikut:

a. membantu pelaksanaan tugas harian Panglima;
b. memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI;
c. melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.

idnws.

LEAVE A REPLY