Tak Adalagi Semangat Baja di Krakatau Steel

0
24
PT. Krakatau Steel.
PT. Krakatau Steel.

Jakarta, NawacitaDi penghujung pemerintahan joko Widodo, satu demi satu BUMN dirundung masalah keuangan. Karena ekonomi yang sedang seret atau memang ada masalah serius. Salah satu yang mengemuka adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Jauh-jauh hari, ekonom senior Rizal Ramli sudah mengingatkan pemerintah untuk menerapkan tarif anti dumping menghadapi serbuan baja China. Kalau itu dijalankan, PT Krakatau Steel (Persero) mungkin tidak terseok-seok seperti saat ini.

Dalam sebuah acara talkshow di sebuah stasiun televisi nasional, Rabu malam (10/7/2019), Rizal memaparkan secara gamblang. Mulai dari pertumbuhan ekonomi China yang terjun bebas dari 12-14% menjadi hanya 6% dalam 25 tahun belakangan.”Akibatnya, dari sisi industri baja, terjadi ekses capasity di China. Mau tak mau China banting harga baja, dumping. Mereka jual baja-baja dengan harga murah,” paparnya.

Nah, Indonesia yang dipimpin Joko Widodo gencar membangun infrastruktur. Di sinilah pasar yang menggiurkan bagi industri baja China. Berbondong-bondong mereka masukan baja dengan harga dibanting. Urusan kualitas nomor buncit.
“Saya cek ke temen-temen yang kerja di proyek. Mereka bilang, kalau ingin murah pakai saja baja China, harga murah namun tidak jamin kualitasnya. Karena standar baja China lebih rendah ketimbang baja Krakatau Steel, Korea atau Jepang. Kalau mau yang kuat, biaya agak mahalan. Bisa pakai dari KS,” beber mantan Menko Kemaritiman ini.

Logikanya, era Jokowi yang mencanangkan pembangunan infrastruktur besar-besaran, membawa berkah bagi Krakatau Steel (KS), selaku industri baja pelat merah. Kenyataannya justru terbalik. Malahan baja China yang kebagian rejeki nomplok.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2018, beban keuangan KS mencapai US$112 juta. Bandingkan dengan 2011 yang angkanya masih bertengger di US$41 juta. Melonjaknya beban keuangan KS ini, diduga lantaran utang perseroan.

Hingga 2018, total utang perusahaan mencapai US$2,49 miliar. Terbagi atas utang jangka pendek US$1,60 miliar dan jangka panjang US$899 juta. Apesnya lagi, selama tujuh tahun berturut-turut, KS tekor.

Pada Kuartal I-2019, KS merugi US$62,32 juta atau setara Rp880 miliar. Kerugian tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$4,86 juta, atau setara Rp70 miliar. Perusahaan baja yang berdiri pada 1970 ini benar-benar sudah lampu kuning.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor besi dan baja pada 2018, mencapai US$10,245 miliar. Naik 28,31% ketimbang 2017 senilai US$7,985 miliar. Dan, baja China yang masuk ke Indonesia adalah yang terbesar, yakni hampir 60%.

Kenaikan impor besi dan baja tak bisa dianggap remeh, karena berkontribusi sebesar 6,45% terhadap total impor nonmigas sepanjang 2018. Impor besi dan baja pun memantik defisit neraca perdagangan sebesar US$8,57 miliar. Capaian ini merupakan yang paling jeblok sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. Seratus delapan puluh derajat dengan neraca perdagangan 2017 yang surplus US$11,84 miliar.

Masih kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli, pemerintah seharusnya menerapkan tarif anti dumping terhadap baja China. Dirinya pernah usulkan angka 25%. “Tahun lalu sudah saya usulkan, terapkan anti dumping tarif sebesar 25%. Kalau itu dilakukan, baja KS menjadi competitif. Artinya, infrastruktur kita maju, KS melaju. Tapi pemerintah enggak berani,” ungkapnya.

Masalah yang tak kalah seriusnya, diingatkan Rizal, adalah relokasi sejumlah pabrik asal China, termasuk industri baja, serta impor pengangguran. Ketika perekonomian China terjun bebas, negeri Panda ini perlu melakukan relokasi pabrik dan mencarikan solusi pengangguran.

“Indonesia seharusnya mengantisipasi ini. Negosiasi dengan China batasi pekerjanya sampai 10%, seperti dilakukan Malaysia. Untuk relokasi pabrik, labeli sebagai made in Indonesia. Sehingga tidak terdampak perang dagang,” terang Rizal.

Hebei Bishi Steel Group, industri baja asal China berencana investasi (relokasi) pabrik baja di Kendal, Jawa Tengah, senilai US$2,4 miliar. Perusahaan yang digadang-gadang terbesar di Asia ini, mendapat fasilitas tax holiday hingga 20 tahun.

“Kita punya menkeu terbalik. Menguntungkan investor dan kreditor asing tetapi merugikan rakyat dan negara kita. Misalnya pabrik baru dibangun di Kendal dapat tax holiday. Mereka bisa menjual baja lebih murah 25-35%. Dalam 10 tahun, KS bisa tergulung. Jadi memang pemerintah perlu ekstra hati-hati,” ungkap mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini.

Carut marut masalah keuangan yang dialami KS ini, seharusnya menjadi pelajaran bagi Jokowi yang akan melanjutkan pemerintahan periode kedua. Bahwa, sektor industri dan perdagangan seharusnya tidak perlu dipisah.

Seperti dilakukan Jepang, Korea Selatan dan China yang menggabungkan kementerian perindustrian dan perdagangan. “Kalau ingin industri maju, tiru Jepang, Korea dan China, Mereka padukan industri dan perdagangan. Agar tidak jalan sendiri-sendiri,” pungkas RR.

inlh

LEAVE A REPLY